Fadli Zon Soroti Aliran Dana Hibah, Keraton Solo: Kami Hanya Ikut Arahan

Menteri Kebudayaan Fadli Zon buka suara soal aliran dana hibah untuk Keraton Solo. Menurutnya, selama ini uang itu masuk ke rekening pribadi, tepatnya milik Paku Buwono XIII. Pernyataan itu langsung memantik respons dari pihak keraton.

Paku Buwono XIV Purbaya, yang kini memegang tampuk kepemimpinan, memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa keraton tak pernah main atur sendiri soal mekanisme dana hibah. Semuanya berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah. Intinya, mereka cuma mengikuti arahan.

“Ya, kita kan ikut arahan pemerintah, ya,” ujar PB XIV Purbaya, saat ditemui di area Masjid Agung Solo, Jumat lalu.

“Anggaran itu diturunkan juga bukan permintaan kita, apa arahan dari pemerintah,” sambungnya.

Nada bicaranya santai, tapi tegas. Ia menekankan bahwa keraton sama sekali tidak mendesak atau memaksa untuk pencairan dana. Semua diserahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah, termasuk koordinasi dengan pemda setempat. “Diturunkan ya monggo, enggak ya monggo, gitu aja kan,” lanjutnya dengan gaya bicara yang khas.

Ia juga menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tentu lebih paham detail mekanismenya. Soal apakah penyalurannya sudah sesuai regulasi, PB XIV meyakini semuanya sudah berjalan sesuai aturan main yang dibuat oleh pemberi hibah.

“Saya kira sudah. Itu kan kita mengikuti arahan pemerintah, gitu kan,” tutupnya singkat.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Fadli Zon sudah lebih dulu angkat bicara. Ia mengungkap fakta bahwa hibah untuk Keraton Solo datang dari berbagai sumber: Pemkot Surakarta, Pemprov Jateng, hingga APBN. Namun, titik persoalannya ada pada penerima. Dana-dana itu, katanya, selama ini diterima oleh perorangan.

“Nah kita ingin ke depan ada pertanggungjawaban,” kata Fadli, menekankan pentingnya transparansi, terutama untuk dana yang bersumber dari APBN.

Jadi, di satu sisi ada kekhawatiran dari pemerintah pusat soal akuntabilitas. Di sisi lain, keraton bersikukuh hanya menjalankan prosedur yang ada. Pertanyaannya sekarang, bagaimana format penyaluran yang lebih tepat sasaran dan transparan ke depannya? Itu yang masih perlu dicari solusinya.