Poin data ini rupanya kunci segalanya. Tito menjabarkan skema bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan. Rusak ringan dapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan untuk yang rusak berat, bantuannya mencapai Rp60 juta. Dana ini diupayakan cair segera setelah data divalidasi dan diverifikasi oleh BNPB.
Tak cuma itu. Ia juga meminta para keuchik atau kepala desa aktif mendata warga yang membutuhkan bantuan dari Kementerian Sosial. Bantuannya beragam, mulai dari uang makan Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan senilai Rp3 juta, hingga suntikan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Kuncinya adalah bupati, wali kota yang terdampak mendaftar,” paparnya lebih rinci.
“Buatlah tim dengan camat, keuchik-keuchik, Dinas Sosial, dan BPBD setempat. Tugasnya mendata warga yang benar-benar memerlukan.”
Menurut Tito, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada akurasi data ini. Bantuan harus tepat sasaran, jatuh ke tangan yang berhak. Kalau tidak, bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa memicu persoalan hukum baru.
Ia menggambarkan betapa vitalnya data tersebut. Bayangkan, seorang warga bisa mendapat kumulatif bantuan yang jumlahnya signifikan. Mulai dari bantuan perbaikan rumah, tambahan untuk beli perabot, dana pemulihan usaha, plus uang makan harian.
“Karena data itu sangat berharga sekali,” pungkas Tito.
“Makin cepat data diserahkan, mereka akan sangat terbantu, dan tidak perlu lagi berlama-lama mengungsi di tenda.”
Pemerintah, lewat penegasannya, berjanji akan bekerja keras. Bukan hanya di Langkahan, tapi di semua wilayah terdampak. Harapannya jelas: memulihkan kehidupan warga secepat dan sebaik mungkin.
Artikel Terkait
Lahat Gaungkan Perang Lawan Narkoba hingga ke Dusun-dusun
KPK Geledah Rumah Dua Pejabat Madiun, Lanjutkan Penyidikan Kasus Proyek
Skor Integritas Tertinggi, Wali Kota Madiun Malah Diciduk KPK
Genangan DI Panjaitan Lumpuhkan Arus ke Sunter, Pengendara Terpaksa Berteduh