Polri baru saja meluncurkan Ditres PPA dan PPO di 11 Polda serta satuan serupa di 22 Polres. Langkah ini langsung mendapat sorotan. Gufron Mabruri, salah satu anggota Kompolnas, tak ragu memberi apresiasi. Menurutnya, ini adalah terobosan strategis. Sebuah sinyal kuat bahwa Polri serius memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
“Peluncuran Ditres PPA dan PPO menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari sistem penanganan perkara,”
Demikian disampaikan Gufron dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026).
Dia melihat ini sebagai respons nyata. Kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang kian kompleks, angkanya terus naik. Kehadiran direktorat khusus ini dianggap sebagai wujud komitmen untuk menjawab tantangan itu. Di sisi lain, Gufron juga menyoroti dukungan pemerintah. Kehadiran Kapolri langsung dalam peluncuran dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian P2MI menunjukkan ada upaya sinergi yang dibangun. Bukan sekadar formalitas.
Tapi, tentu saja, ada catatan penting. Gufron lugas menyampaikannya. Penguatan kelembagaan saja tidak cukup. Ia menekankan, semua ini harus diiringi dukungan politik anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan DPR RI. Tanpa itu, efektivitas dan keberlanjutannya dipertanyakan.
“Sebagai direktorat yang baru dibentuk, Ditres PPA dan PPO tentu membutuhkan dukungan politik anggaran yang kuat,” katanya.
Artikel Terkait
Tito Karnavian Soroti Data sebagai Kunci Pemulihan Pasca-Bencana di Aceh Utara
Jakarta Siaga, 22 Ruas Jalan Terendam Banjir Hingga 90 Sentimeter
Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang Guyur Jakarta Sore Ini
Prabowo Pantau Banjir Jakarta dari Swiss, Instruksikan Grand Design Penanganan