Rerie Tegaskan: Indonesia Sudah Masuk Fase Krisis Iklim, Bukan Hanya Perubahan Iklim

Rabu lalu, di tengah ramainya pemberitaan, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie membuka sebuah diskusi daring. Topiknya serius: mitigasi dampak cuaca ekstrem di awal 2026. Namun, pembukaannya justru menohok. Menurut Rerie, kita sekarang ini sudah berada dalam fase krisis iklim, bukan sekadar menghadapi dampak perubahan iklim lagi. Banjir, tanah longsor, cuaca yang tak menentu semua itu harus jadi bahan antisipasi, bukan lagi sekadar berita yang kita tonton.

"Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,"

tegasnya dalam keterangan tertulis.

Poin utamanya sederhana tapi kerap terabaikan: pengalaman menghadapi bencana di masa lalu harus jadi pelajaran berharga. Sayangnya, data dan prediksi dari para ahli seringkali mandek di laporan. Belum benar-benar jadi perhatian serius, baik dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan, untuk diolah jadi rencana pencegahan yang konkret.

Sebagai anggota Komisi X DPR dari Partai NasDem, Rerie mendorong agar prediksi periodik dari BMKG jangan cuma jadi arsip. Itu harus jadi titik tolak untuk bertindak, meminimalisir kerusakan sebelum segalanya terlambat. Sosialisasi di wilayah rawan, penanganan darurat, sampai proses pemulihan semuanya harus berjalan konsisten. Itulah bentuk perlindungan nyata bagi warga negara.

Di sisi lain, fakta yang diungkapkan Plt. Deputi Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, cukup mengkhawatirkan. Di awal 2026 saja, sudah tercatat 140 bencana alam, mayoritas hidrometeorologi. Ancaman ini menyebar hampir di semua provinsi.

Pangarso mengingatkan, pola iklim sepuluh tahun ke depan harus dicermati betul agar langkah antisipasi bisa tepat. Karena itu, BNPB gencar melibatkan masyarakat lewat program Desa Tangguh Bencana. Logikanya jelas: masyarakat akar rumputlah yang paling langsung merasakan dampaknya bila bencana datang. Saat ini, program itu sudah menjangkau 6.150 desa di 20 provinsi.

Lalu, apa pemicu utama bencana hidrometeorologi ini? Menurut Achadi Subarkah Raharjo dari BMKG, jawabannya adalah cuaca ekstrem. Trennya, kata dia, terus meningkat dalam 16 tahun terakhir dan diprediksi akan berlanjut. Padahal, sebenarnya pola bencananya bisa dipetakan. Beberapa faktor pemicunya antara lain monsun dan fenomena La Nina yang kerap melanda Nusantara.

Namun begitu, Andung Bayu Sekaranom, dosen Geografi Lingkungan UGM, punya sudut pandang lain. Cuaca ekstrem, katanya, adalah proses meteorologi yang memang sulit ditebak. Karena itu, mitigasi harus fokus pada proses hidrologi bagaimana manusia mengendalikan aliran air. Perubahan iklim tak cuma bikin siklon lebih besar, tapi juga hujan lebih lebat. Di sinilah pentingnya "anticipatory action", yaitu tindakan dini yang didanai sebelum bencana terjadi.

Pembicara terakhir, Trimalaningrum dari Yayasan Skala Indonesia, menyoroti sisi kapasitas masyarakat. Cuaca ekstrem baru jadi bencana bila masyarakat tak siap menghadapi, merespons, dan pulih kembali. Sistem peringatan dini BMKG mungkin sudah makin kuat, tapi tantangannya ada di pemahaman dan respons di tingkat akar rumput.

Ia juga menyayangkan implementasi program kesiapsiagaan di daerah yang kerap terkendala.

"Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,"

ungkapnya dengan nada prihatin.

Diskusi itu menutup satu hal: data dan peringatan sudah banyak. Tapi, tanpa aksi nyata dan komitmen anggaran yang memadai, kita hanya akan terus berputar dalam siklus yang sama: waspada, terdampak, lalu berduka.