Andre Rosiade Tinjau Pemulihan Infrastruktur Sumbar, Soroti Krisis Air Bersih di Padang

Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, baru-baru ini menyambangi Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumatra Barat. Kunjungan kerjanya punya tujuan jelas: memastikan pemulihan infrastruktur pascabencana berjalan cepat dan dana dari pusat benar-benar menyentuh masyarakat. Ia ingin melihat sendiri prosesnya di lapangan.

Di kantor itu, Selasa (20/1/2026), Andre disambut langsung oleh Kepala Balai PBPK Sumbar Maria Doeni Isa beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut, Andre menegaskan peran vital balai ini sebagai ujung tombak. Mereka yang bertugas membangun kembali permukiman, fasilitas umum, dan prasarana dasar yang porak-poranda diterpa bencana alam dan cuaca ekstrem.

Namun begitu, Andre juga menekankan soal transparansi. Baginya, publik harus tahu apa yang dikerjakan pemerintah. “Kehadiran media itu penting,” katanya, menegaskan bahwa progres pembangunan harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat di Sumbar bisa memantau.

“Hari ini kita hadir bersama rekan-rekan media agar masyarakat tahu apa saja program yang dikerjakan Balai PBPK, mulai dari pembangunan pasar hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sangat keras untuk membangun kembali Sumatera Barat,” ujar Andre Rosiade.

Ia didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Wahyu Hidayat dan Sekjen Ikatan Keluarga Minang (IKM) Braditi Moulevey.

Soal anggaran, Andre mengaku terus mengawalnya agar tak macet. Ia menyebut Kementerian PU diproyeksikan dapat tambahan anggaran sekitar Rp 527 miliar, plus hibah yang bisa mencapai Rp 400-500 miliar. “Ini bukti nyata kehadiran negara,” tegasnya, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar.

“Dana pusat ini harus benar-benar sampai ke daerah dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Ini bentuk kehadiran negara,” tegasnya lagi.

Di sisi lain, dalam diskusi yang lebih teknis, Andre menyoroti persoalan yang kerap muncul di media sosial: krisis air bersih di Kota Padang. Ia mengaku hampir tiap hari dapat aduan warga soal PDAM mati atau sumur bor yang kering. “Ini kebutuhan dasar, tidak boleh dibiarkan berlarut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Maria Doeni Isa menjelaskan langkah yang telah disiapkan timnya. Mereka berkoordinasi dengan pemda dan PDAM. Untuk daerah di luar jangkauan PDAM, solusinya dengan membangun sumur bor. Sementara wilayah yang terjangkau layanan, akan diperbaiki jaringan intake-nya.

“Prinsip kami sederhana, tidak ingin menimbulkan masalah baru. Yang terpenting masyarakat terlayani air bersih,” ujar Maria.

Fokus penanganan saat ini, tambahnya, ada di wilayah terdampak erupsi Gunung Marapi dan bencana lain. Beberapa titik prioritas untuk sumur bor darurat di Padang sudah ditetapkan, seperti di Masjid Kuba, Kampung Pinang, Lubuk Kilangan, hingga Rusunawa Lubuk Buaya.

Maria juga memaparkan angka yang cukup besar. Kebutuhan anggaran untuk penanganan kerusakan infrastruktur Cipta Karya di Sumbar mencapai sekitar Rp 5,75 triliun. Angka itu didapat dari rekapitulasi kerusakan akibat bencana di berbagai kabupaten dan kota.

Kerusakan tersebar di sektor-sektor vital. Yang paling parah tampaknya di sektor air minum, sanitasi, permukiman, dan gedung pemerintahan. Data ini, menurut Maria, jadi dasar penting untuk menentukan prioritas perbaikan. Semuanya harus tepat sasaran.