Buruh Tuntut Revisi UMP DKI Rp5,89 Juta, Tolak Pilkada Lewat DPRD

Tak cuma itu, persoalan upah di Jawa Barat juga jadi sorotan. Para demonstran meminta revisi terhadap SK Gubernur Jabar tentang penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di 19 wilayah. Mereka ingin aturan itu dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati atau Wali Kota setempat.

Di sisi lain, ada juga tuntutan yang bersifat nasional. Mereka mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. RUU ini sudah lama dinanti.

Lebih jauh, Said Iqbal menyisipkan satu poin penolakan politik. Massa aksi secara tegas menolak wacana pilkaya melalui DPRD.

Jadi, selain isu upah yang kerap jadi perhatian utama, suara mereka kali ini juga menyentuh ranah demokrasi elektoral. Sebuah kombinasi tuntutan yang cukup menarik diamati perkembangannya.