Di Pendopo Gedhe, Boyolali, suasana pagi itu cukup semarak. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, baru saja membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi. Acara ini jadi bagian dari peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026. Dalam sambutannya, ia punya pesan yang jelas: kemajuan sebuah negara bisa diukur dari kondisi desa-desanya.
"Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju," tegas Wiyagus, Rabu (14/1) lalu.
Pernyataannya itu disampaikan lewat keterangan tertulis. Baginya, desa bukanlah wilayah terpencil yang pasif. Justru sebaliknya, desa adalah garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak utama pembangunan nasional. Semuanya harus bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Visi besar Indonesia Emas 2045, menurut Wiyagus, hanya akan jadi kenyataan jika tata kelola pemerintahan berjalan baik. Itu berarti, pembangunan di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Apalagi, ini jadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sekarang.
Di sisi lain, ada tren yang menggembirakan. Jumlah desa yang berstatus berkembang dan maju terus meningkat. Capaian ini tak lepas dari penguatan transparansi dan partisipasi warga. Pertumbuhan ekonomi lokal lewat BUMDes juga memberi warna. Semua itu sejalan dengan semangat Asta Cita keenam, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bukan lagi sekadar objek. Desa harus berdaya, mandiri, dan inovatif.
Wiyagus juga menyoroti peran ekonomi kerakyatan. Ia menekankan pentingnya penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Artikel Terkait
Harga Emas Antam Stagnan di Rp 3,085 Juta per Gram
Serangan AS-Israel Tewaskan 18 Warga di Lamerd, Mayoritas Anak-Anak
Otorita IKN Bagikan 1.000 Mushaf dan Kurma Raja Salman Sambut Ramadan di Samboja
Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei Tewas di Tengah Eskalasi Perang dengan AS dan Israel