Pilkada Langsung Terancam, Partai Politik Dinilai Abai Suara Rakyat

Dalam demokrasi, partai politik punya tugas mulia: menjadi suara rakyat dan jembatan menuju penguasa. Tapi coba lihat realitanya sekarang. Saat wacana mengembalikan pilkada ke tangan DPRD menguat, justru terlihat jelas betapa partai politik kita sedang mengalami krisis fungsi yang serius.

Yang pertama dan paling mencolok: partai lebih sering melayani penguasa ketimbang konstituennya. Alasan klasik soal mahalnya biaya pilkada langsung selalu diangkat. Tapi, benarkah itu suara rakyat?

Faktanya, berbagai survei justru bicara lain. Survei Politika Research & Consulting (PRC) di Juni lalu mencatat, 65,7 persen publik menolak pilkada tidak langsung. LSI Denny JA juga punya temuan serupa, dengan 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga sangat tidak setuju.

Bahkan, angka dari Litbang Kompas lebih tinggi lagi: 77,3 persen masyarakat ingin kepala daerah mereka dipilih langsung.

Data-data ini konsisten menyuarakan satu hal: kehendak publik jelas. Nah, ketika partai tetap ngotot mendorong pilkada lewat DPRD sambil abai pada suara ini, apa artinya? Mereka secara terang-terangan meninggalkan peran representasinya. Pilihan mereka lebih condong mengikuti kemauan penguasa, bukan rakyat.

Contoh nyatanya bisa dilihat dari sikap Partai Demokrat yang mendukung pilkada lewat DPRD dengan alasan menyelaraskan diri dengan Presiden Prabowo. Kalau alasan semacam ini jadi patokan partai-partai lain, waspadalah. Ini bisa jadi tanda awal pergeseran ke arah yang lebih sentralistik, bahkan otoriter.

Di sisi lain, ada ironi yang menyakitkan. Partai mengeluh biaya politik membengkak, padahal merekalah salah satu aktor utama yang menciptakan kondisi itu. Ambil contoh praktik 'mahar politik' untuk mendapatkan surat rekomendasi pencalonan. Itu sudah rahasia umum. Jadi, biaya tinggi bukan semata-mata salah sistem pilkada langsung, tapi lebih karena borok internal partai yang tidak transparan.

Lalu, soal politik uang. Praktik ini sebenarnya lahir dari rasa takut. Takut kalah. Daripada membangun rekam jejak dan kerja nyata, sebagian kandidat dengan restu partainya memilih jalan pintas: membeli suara. Ini menunjukkan partai dan kadernya tidak siap bertarung secara fair, dan tidak siap menerima kekalahan sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.