Takaichi Berancang-ancang Gelar Pemilu Februari, Pasar dan Beijing Waspada

Dari birokrasi juga ada sinyal persiapan. Kementerian Dalam Negeri udah minta komite pemilu daerah bersiap-siap. Meski disebut cuma antisipasi, analis politik Shigenobu Tamura menilai ini indikasi bahwa keputusan praktis udah di ambang pintu. Bahkan Yoshihiko Noda, mantan PM, memprediksi parlemen bakal dibubarkan begitu masa sidang dibuka 23 Januari nanti.

Masalah Lain: Ketegangan dengan Cina

Selain soal anggaran, ada lagi risiko besar: hubungan dengan Cina yang memanas. Beijing bisa saja membatasi ekspor logam tanah jarang komoditas yang vital buat industri Jepang. Konflik ini memanas sejak November lalu, saat Takaichi bilang serangan Cina ke Taiwan bisa dianggap ancaman buat Jepang dan memicu respons militer.

Cina pun tak tinggal diam. Mereka imbau warga jangan ke Jepang, batalin pertemuan resmi, sampai larang ekspor barang yang bisa dipakai buat keperluan militer.

Takaichi menegaskan, pembatasan sepihak itu melanggar aturan internasional. Jepang, katanya, sedang jalur diplomasi sambil perkuat kerja sama dengan negara G7 buat kurangi ketergantungan pada "satu negara tertentu".

Secara hukum, pemilu berikutnya baru wajib digelar Oktober 2028. Tapi kemenangan besar dalam pemilu dini bakal memperkokoh cengkeraman Takaichi atas koalisi pemerintah. Soalnya, Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Ishin cuma unggul tipis di majelis rendah, dan masih minoritas di majelis tinggi.

Buat Takaichi yang naik lewat pemilihan ketua partai, bukan pemilu nasional Februari nanti bisa jadi momen penentu. Antara mengukuhkan legitimasi, atau malah membuka babak ketidakpastian baru dalam peta politik Jepang.