Kekhawatiran serupa diungkapkan Adita, warga lain yang berusia 30 tahun. Baginya, istilah "ramah disabilitas" jangan cuma jadi tempelan slogan di papan proyek. Implementasinya di lapangan harus nyata dan berkelanjutan.
"Kalau untuk disabilitas saya setuju, tapi semoga fasilitasnya benar-benar berfungsi. Jangan sampai lift rusak tapi lama diperbaikinya," kata Adita.
Ia berharap pengelolaannya profesional, agar JPO tetap bersih, aman, dan enak dipandang bukan malah memberi kesan kumuh di jantung ibu kota.
Lalu, apa sebenarnya yang mendasari rencana pembangunan kembali ini? Menurut Pramono Anung, salah satu alasan utamanya adalah menyediakan akses yang lebih aman dan nyaman, khususnya bagi kelompok difabel. Mereka dinilai masih kesulitan saat harus menyeberang di lokasi yang ramai itu.
"JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel," jelas Gubernur usai meninjau sebuah puskesmas di Jakarta Selatan, Jumat (9/1).
"Jadi itu salah satu alasan kenapa (JPO) diadakan kembali."
JPO Sarinah sendiri punya catatan sejarah panjang. Jembatan ini adalah yang pertama dibangun di Indonesia, tepatnya pada era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Sayangnya, pada masa Gubernur Anies Baswedan, struktur bersejarah itu akhirnya dibongkar. Alasannya waktu itu untuk mempercantik pemandangan kawasan dan diganti dengan penyeberangan zebra cross di jalan. Kini, roda berputar, dan ide untuk menghidupkannya kembali mencuat ke permukaan.
Artikel Terkait
Damkar Singkep Lepaskan Cincin yang Terjepit di Jari Warga Selama Enam Bulan
Tiga Pemuda Pelaku Lempar Petasan ke Sopir Angkot di Tangerang Diamankan dan Berdamai
Setjen MPR Serahkan LKIP 2025 Secara Digital, Capai Kinerja 106,92%
Sopir Diamankan di Sijunjung, Sabu Disembunyikan dalam Kotak Rokok