Bencana Sumatera dan Polemik Istilah HAM yang Keliru

Gempa, banjir, tanah longsor. Setiap bencana alam selalu menyisakan luka yang dalam. Duka, kemarahan, dan kehidupan yang tiba-tiba terhenti adalah tragedi kemanusiaan yang tak boleh kita anggap remeh. Namun, justru di tengah situasi yang emosional ini, kita perlu menjaga akal sehat. Terutama dalam memilih kata-kata, seperti istilah "pelanggaran HAM berat" yang belakangan ramai disebut-sebut.

Narasi yang mengaitkan korban jiwa bencana di Sumatera dengan pelanggaran HAM berat itu perlu diluruskan. Kalau tidak, diskusi publik bisa terjebak pada kesimpulan yang keliru dan malah menyesatkan.

Di sisi lain, kita harus paham betul apa arti istilah hukum itu. Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran HAM berat bukanlah sekadar kata politis. Ini istilah yang sangat spesifik. Undang-undang dengan tegas membatasinya hanya pada dua hal: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keduanya mensyaratkan niat, pola yang sistematis dan meluas, serta tindakan atau pembiaran yang disengaja oleh negara terhadap rakyatnya.

Lalu, bencana alam? Pada hakikatnya, ini adalah peristiwa yang lahir dari alam, bukan dari kehendak manusia atau negara. Gempa bukanlah kebijakan. Banjir bandang bukan instrumen kekuasaan. Karena itu, mustahil korban jiwa akibat bencana langsung kita cap sebagai pelanggaran HAM berat.

Tentu saja, negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya. Jika negara dengan sengaja menolak menolong, membiarkan penderitaan sebagai sebuah kebijakan, atau memanfaatkan bencana untuk menyingkirkan kelompok tertentu, barulah dimensi HAM bisa diperdebatkan dengan serius. Tapi standar pembuktiannya sangat tinggi. Tidak bisa dibangun cuma dari asumsi atau luapan kekecewaan.

Nah, dalam konteks bencana Sumatera ini, yang justru terlihat adalah kehadiran negara. Pemerintah pusat bergerak cepat. Presiden datang langsung ke lokasi. Rapat koordinasi digelar di lapangan, logistik dikirim, jembatan darurat dibangun. Hunian sementara disiapkan. Ini bukan gambaran negara yang absen atau sengaja membiarkan penderitaan.