Wakil Ketua MPR Desak RUU Perubahan Iklim Jadi Prioritas Nasional

Menjelang tahun 2026, suara peringatan datang dari Gedung Nusantara. Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR dari PAN, menegaskan bahwa Indonesia tak bisa lagi setengah hati dalam menghadapi perubahan iklim. Baginya, tahun depan harus benar-benar menjadi tahun aksi nyata: mitigasi dan adaptasi.

“Kita lihat sendiri, emisi gas rumah kaca masih tinggi, udara makin tak sehat, bencana banjir dan kekeringan makin sering,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Ia menyayangkan fakta bahwa kebijakan iklim kita masih berjalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi dengan baik. Karena itu, menurutnya, kita butuh kerangka hukum yang kuat dan jelas. Titik baliknya, harus dimulai sekarang.

“Yang kami perjuangkan adalah percepatan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Ini akan jadi payung hukum utama,” tuturnya.

Di sisi lain, Eddy tak menampik bahwa jalan menuju target iklim masih terjal. Masalah klasiknya adalah ketergantungan pada energi fosil yang masih dominan. Hal ini jelas menghambat upaya penurunan emisi dan malah berpotensi memperbesar risiko iklim ke depan.

Target bauran energi terbarukan yang sekarang baru di angka 14-15 persen, misalnya, harus dipacu lebih kencang lagi. Ia melihat ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo yang menargetkan net zero emission sebelum 2060.