"Perubahan ini seharusnya dipahami oleh teman-teman kepala daerah sebagai early warning."
Di sisi lain, Wiyagus melihat evaluasi tahun ini bisa jadi pijakan strategis untuk menghadapi 2026. Kolaborasi antara pusat dan daerah, menurutnya, kunci utama untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat yang kerap terengah-engah.
"Tentunya harapan kita, upaya para kepala daerah ini berfokus pada peningkatan produksi komoditas pangan," pungkasnya.
"Lalu, penyesuaian stok dengan pola konsumsi masyarakat di daerahnya baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tujuannya satu: agar kenaikan harga yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi."
Pandangan serupa datang dari Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Ia mengingatkan, dinamika inflasi pangan di Desember punya pola historis yang perlu dicermati. Contohnya beras, yang sempat memicu inflasi pada Desember tahun lalu. Atau telur ayam ras, beras, dan daging ayam ras yang menyumbang inflasi di Desember 2023 dan 2024, meski tahun ini justru tercatat deflasi. Artinya, kewaspadaan harus tetap tinggi.
Rapat koordinasi ini sendiri juga dihadiri sejumlah pejabat lain. Di antaranya Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Kelik Budiana, serta Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, An An Andri Hikmat. Turut hadir perwakilan dari Kantor Staf Presiden. Sehari sebelumnya, kegiatan yang sama juga membahas evaluasi dukungan daerah untuk Program Tiga Juta Rumah.
Artikel Terkait
Komnas HAM Segera Panggil Empat Anggota TNI Tersangka Penyiran Air Keras Aktivis KontraS
Kebakaran SPBE di Bekasi Akibat Diduga Kebocoran Gas, Sejumlah Rumah Ikut Hangus
Panglima TNI Kirim Dua Brigjen ke BIN untuk Perkuat Intelijen
Lalu Lintas Kereta di Jalur Maswati-Sasaksaat Kembali Normal Setelah Longsor