Pemilu Myanmar di Tengah Perang: Suara Sepi dan Bayangan Junta

Hari ini, Myanmar menggelar pemilu. Ini yang pertama setelah lima tahun negeri itu dilanda perang saudara. Namun, suasana di tempat pemungutan suara terlihat sepi. Hanya sebagian kecil pemilih yang datang, itupun di lokasi-lokasi yang sangat terbatas.

Junta militer yang berkuasa tentu saja punya narasi sendiri. Mereka menggembar-gemborkan hari ini sebagai momen kembalinya demokrasi. Padahal, lima tahun lalu merekalah yang menggulingkan pemerintahan terpilih terakhir, sebuah aksi yang justru memicu konflik berkepanjangan. Demikian dilansir AFP, Minggu (28/12/2025).

Proses pemungutan suara dimulai pagi buta, pukul enam tepat waktu setempat. Putaran pertama dari tiga putaran rencananya digelar di wilayah-wilayah yang masih dikuasai junta, seperti Yangon, Mandalay, dan ibu kota Naypyidaw. Di Naypyidaw, sang Kepala Militer Min Aung Hlaing pun turun memberikan suara.

"Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil," ujarnya kepada para wartawan yang meliput.

Dia lalu menambahkan, "Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng."

Namun begitu, bayangan pemilu sebelumnya masih jelas terlihat. Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin sipil yang begitu dikagumi, masih mendekam di penjara. Partainya yang dulu sangat populer, sudah dibubarkan dan sama sekali tidak ikut serta dalam kontes kali ini.

Tak heran jika banyak yang menyangsikan legitimasi proses ini. Para aktivis, diplomat dari negara-negara Barat, sampai pimpinan lembaga HAM PBB sudah lebih dulu mengecam pemungutan suara bertahap selama sebulan ini. Menurut mereka, daftar pemilihnya dijejali sekutu militer, sementara pihak yang berseberangan pendapat ditindas dengan keras.

Di sisi lain, hasilnya sepertinya sudah bisa ditebak. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diprediksi akan keluar sebagai pemenang besar. Bagi para kritikus, kemenangan mereka nanti tak lebih dari sekadar penamaan ulang untuk pemerintahan militer yang sudah ada.

Realitasnya, Myanmar yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini masih berdarah-darah. Perang saudara belum usai. Dan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak, pemungutan suara hari ini bahkan tidak akan digelar sama sekali. Sebuah gambaran yang kontras dengan janji "kembalinya demokrasi" yang digaungkan dari Naypyidaw.