Barcode QR Yanduan: Polda Riau Pacu Transparansi Pengaduan Masyarakat

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Riau terus berupaya memperkuat pengawasannya. Caranya? Dengan mengakselerasi penggunaan Barcode QR Yanduan Propam Polri. Harapannya, pengawasan internal dan kualitas pelayanan bisa lebih transparan ketimbang cara-cara lama.

Kabid Propam, Kombes Harissandi, menegaskan sistem berbasis kode QR ini bukan cuma gimmick teknologi. Ini adalah transformasi nyata dalam mengelola pengaduan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Kepolisian No. 2 Tahun 2024. Tujuannya sederhana: memangkas birokrasi pelaporan yang selama ini kerap dirasa kaku dan berbelit.

"Barcode QR Yanduan ini kami dorong sebagai satu pintu layanan pengaduan yang terstandar dan transparan. Dengan sistem ini, setiap laporan yang masuk otomatis tercatat, terverifikasi, dan diproses secara terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,"

ujar Kombes Harissandi, Rabu (24/12/2025).

Sejak diluncurkan pertengahan Oktober 2025 lalu, data internal menunjukkan sistem ini cukup efektif. Bidpropam Polda Riau telah menerima 65 aduan dari masyarakat. Semuanya sedang diproses sesuai SOP, dengan target penyampaian surat perkembangan penanganan maksimal dalam 20 hari kerja.

Namun begitu, evaluasi yang dilakukan membuka sejumlah catatan penting. Lulusan Akpol 2000 ini memaparkan, berdasarkan kajian internal dan Puslitbang Polri, keluhan masyarakat banyak berpusat pada kinerja penyidik di lapangan.

Beberapa poin jadi sorotan: keterlambatan penyampaian surat perkembangan hasil penyidikan, penanganan perkara yang molor, dugaan penyalahgunaan kewenangan, hingga sikap arogansi dan perlakuan kurang profesional.

"Temuan ini menjadi perhatian serius kami. Bidpropam berkomitmen memperbaiki kualitas penegakan hukum dan membenahi perilaku anggota di lapangan,"