Gubernur Bali Desak Optimalisasi Aplikasi dan Pendataan PMI Krama Bali

Gubernur Bali Wayan Koster mendesak jajarannya untuk serius menggarap aplikasi PMI Krama Bali. Permintaannya jelas: layanan untuk pekerja migran asal Bali ini harus benar-benar optimal. "Jalankan aplikasi ini," tegas Koster di Denpasar, Kamis lalu. Menurutnya, sosialisasi dan pengelolaan sistem itu krusial agar semua calon pekerja yang hendak berangkat ke luar negeri bisa terdaftar dan terlayani dengan baik.

Pendataan yang rapi jadi poin utama arahan gubernur. Dengan punya data lengkap mulai dari identitas, asal daerah, hingga detail tempat kerja di luar negeri pemda bisa bergerak cepat jika ada masalah. "Kalau terjadi apa-apa, kita cepat tahu. Tidak kesulitan berkomunikasi dengan konsulat," ujarnya.

Ia mengakui, selama ini kerap ada kendala, baik saat pengiriman maupun ketika PMI sudah bekerja di negara tujuan. Tanpa data yang solid, penanganan jadi lambat.

Di sisi lain, situasi global yang tidak menambah urgensi ini. Disnaker ESDM Bali didorong untuk mengajak lebih banyak pekerja migran bergabung ke dalam sistem. Target Koster cukup ambisius: di pertengahan 2026, sistem PMI Krama Bali harus sudah optimal dan memuat data sebagian besar PMI Bali di luar negeri.

"Waktu COVID-19, jumlah PMI Bali yang kembali sekitar 22 ribu. Tapi yang masuk sistem cuma sedikit," ungkapnya. Artinya, banyak dari mereka yang 'hilang' dari pantauan pemerintah. "Kalau kenapa-kenapa, kita tidak punya sistem pelayanan cepat."

Namun begitu, pendataan bukan satu-satunya fokus. Koster juga menekankan hal yang lebih mendasar: mempersiapkan SDM lokal sebelum mereka berangkat. Pemprov, kata dia, wajib memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik di dalam maupun luar negeri.

"Lulusan SMA/SMK kita banyak bekerja di sektor pesiar, spa, atau di negara seperti Jepang dan Timur Tengah. Mereka perlu disiapkan," sambungnya.

Persoalan klasik seperti biaya pemberangkatan juga tak luput dari perhatian. Gubernur menyoroti perlunya pemerintah hadir untuk memfasilitasi sekaligus menertibkan lembaga penyalur yang kerap memeras calon PMI. "Jangan sampai masyarakat jadi korban," tegas Koster.

Layanan purna-penempatan pun harus jalan. Mulai dari menangani masalah selama bekerja, hingga hal-hal yang paling tragis seperti pemulangan jenazah. "Itu semua harus diurus," pungkasnya. Sambil tentu saja, terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru lewat bursa-bursa kerja yang ada.