Pramono Anung Bongkar JPO Tak Terhubung di Rasuna Said, Warga Setuju

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan untuk membongkar salah satu jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang belakangan viral karena posisinya berdekatan namun tidak saling terhubung. Keputusan ini diambil setelah Pramono meninjau langsung lokasi dan berdiskusi dengan sejumlah pejabat terkait pada Minggu (9/8/2026).

Rencana pembongkaran ini mendapat dukungan dari sejumlah warga yang kerap melintas di kawasan tersebut. Keke (28), seorang warga, menilai langkah tersebut tepat karena JPO lama sudah tidak berfungsi optimal. "Kalau menurut saya lebih baik dibongkar," ujarnya saat ditemui di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2026).

Keke juga berharap proses pembongkaran dapat berjalan sesuai target dan tidak mengganggu arus lalu lintas. "Kalau 2 sampai 3 minggu mungkin masih oke ya, tapi kita tahu sendiri kalau apa, proyek Indonesia kan suka molor-molor ya, semoga bisa tepat waktu sih," katanya.

Senada dengan Keke, Yudi (40) juga mendukung pembongkaran JPO lama. Menurutnya, jarak antara JPO lama dan JPO baru yang terhubung dengan LRT tidak terlalu jauh, sehingga keberadaan JPO lama dinilai sudah tidak diperlukan. "Kalau saya lihat ya, karena ini sudah ada tempat penyeberangan yang baru ya, yang terhubung dengan apa namanya Transjakarta sama LRT, sebaiknya ya JPO yang lama dihilangkan saja, karena kemungkinan fungsinya sudah tidak terpakai ya. Walaupun sebenarnya masih ada yang melewatinya, tapi sebaiknya mendingan dipindah ke yang baru saja," tuturnya.

Yudi menambahkan, JPO lama kini jarang digunakan warga. Sebagian besar pengguna jalan lebih memilih JPO baru yang terhubung dengan LRT. "Ya karena udah nggak terlalu terpakai mendingan sebaiknya dihilangkan saja, mendingan biar kelihatan lebih mana ya, tampilannya juga jadi lebih baik lagi gitu," ujarnya.

Pramono Anung menjelaskan, JPO yang akan dibongkar adalah JPO lama yang tidak terhubung dengan Stasiun LRT. Keputusan ini diambil setelah ia melihat langsung kondisi kedua JPO tersebut. "Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan sering kali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta itu lebih lama, kalau dilihat desainnya pasti desain tahun '80-an atau '90-an akhirlah, awallah," katanya.

"Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru. Maka tadi setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, dengan Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar," sambungnya.

Selain karena tidak terhubung, pembongkaran JPO lama juga didasari pertimbangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pramono menuturkan, JPO lama tidak ramah disabilitas dan memiliki perbedaan ketinggian yang cukup signifikan jika disambungkan dengan JPO baru. "Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," jelasnya.

Setelah pembongkaran, hanya akan ada satu JPO yang berfungsi, yaitu JPO yang terhubung dengan LRT. Pramono memastikan proses pembongkaran tidak akan mengganggu lalu lintas dan akan memperbaiki fasilitas JPO yang baru, termasuk lift dan sarana lainnya. "Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru. Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi 'Love and Hate', tidak lagi 'Love and Love' Lovenya satu aja, Love satu yang baru," tuturnya.