Kemendagri Soroti Maraknya Kepala Daerah Terjerat OTT KPK

Belakangan ini, ruang pemberitaan kita seolah tak pernah sepi dari kabar soal kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Fenomena ini pun tak luput dari sorotan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Kemendagri, situasi ini jelas sangat memprihatinkan.

Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengungkapkan hal itu kepada awak media pada Sabtu (20/12/2025).

"Masih adanya oknum kepala daerah yang terjaring OTT oleh penegak hukum, tentulah sangat memprihatinkan sekali," ujar Benni.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pihaknya tak henti-hentinya mengingatkan para bupati, wali kota, dan gubernur soal pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Integritas dalam menjalankan pemerintahan daerah, kata dia, adalah harga mati.

Namun begitu, fakta berbicara lain. Catatan Kemendagri menunjukkan, dalam dua bulan terakhir saja, sudah empat kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Benni menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap mereka.

"Mari kita hormati proses hukumnya. Tentu, Kemendagri juga akan mengambil langkah-langkah administratif yang diperlukan," sambungnya.

Langkah itu penting untuk memastikan pelayanan publik di daerah-daerah tersebut tidak terganggu dan tetap berjalan lancar.

Lebih jauh, Benni menyebut bahwa maraknya kasus ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi pembinaan kepala daerah. Evaluasi itu nantinya akan bersifat menyeluruh.

"Momentum ini menjadi evaluasi tersendiri bagi kami, selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah," katanya.

Ia pun menyentil satu poin krusial yang kemungkinan akan dibedah.

"Model atau pola rekrutmen kepala daerah ke depan akan menjadi salah satu isu yang menarik untuk didiskusikan dalam evaluasi," tambah Benni.

Harapannya, kasus terbaru yang menimpa Bupati Bekasi, Ade Kuswara, bisa menjadi yang terakhir. Benni berharap semua pemimpin daerah di tanah air dapat bekerja dengan bersih dan sesuai koridor aturan.

Untuk diketahui, selain Bupati Bekasi, tiga kepala daerah lain yang juga terjaring OTT KPK dalam kurun waktu tersebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Sebuah daftar yang, sayangnya, membuat kita semua miris.