Kelompok Houthi di Yaman kembali melakukan penangkapan. Kali ini, sepuluh staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sasaran pada Kamis (18/12) waktu setempat. Aksi ini menambah panjang daftar penahanan yang dilakukan militan bersenjata itu terhadap pegawai badan dunia.
Sejatinya, gangguan terhadap pekerja PBB dan kemanusiaan oleh Houthi sudah berlangsung bertahun-tahun. Puluhan orang pernah mereka tahan. Tuduhannya nyaris selalu sama: menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel. Tuduhan serius itu bisa berujung hukuman mati di Yaman, meski PBB sudah berulang kali membantahnya dengan tegas.
Namun begitu, intensitas penangkapan seperti ini tampaknya meningkat. Puncaknya terjadi setelah perang Gaza meletus lebih dari dua tahun silam. Momentum lain yang krusial adalah serangan Israel Agustus lalu, yang menewaskan hampir separuh pemerintahan Houthi, termasuk perdana menterinya. Sejak peristiwa itu, tekanan terhadap pihak internasional di lapangan terasa makin kencang.
Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, memberikan konfirmasi resmi.
"Kami dapat mengonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa. Dengan ini, total tahanan PBB kini menjadi 69 orang," ujarnya, seperti dilaporkan Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).
Semua staf yang ditahan merupakan warga Yaman, menurut penjelasan PBB.
Penangkapan terbaru ini terjadi di tengah upaya diplomasi yang berjalan alot. Hanya beberapa hari sebelumnya, Guterres baru saja membahas persoalan penahanan ini dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq. Oman sendiri dikenal sebagai mediator kunci dalam konflik Yaman yang ruwet ini.
Bahkan, pekan lalu Sekjen PBB sudah menyuarakan keprihatinan mendalam. Beberapa karyawan yang ditangkap ternyata sudah dibawa ke pengadilan khusus Houthi. Guterres mendesak kelompok itu untuk membatalkan keputusan tersebut dan segera melepaskan semua tahanan.
Sayangnya, desakan itu sepertinya belum digubris. Situasinya tetap mencekam di Sanaa.
Artikel Terkait
Pramono Anung Siapkan Jalan Rasuna Said sebagai Lokasi Baru Car Free Day Jakarta
Menteri Imigrasi: KUHP dan KUHAP Baru Jadi Revolusi Paradigma, Bukan Sekadar Ubah Aturan
Sahroni Usul Masa Jabatan Polri di Lembaga Sipil Maksimal Tiga Tahun
Gubernur Maluku Utara Syok Lihat Kakek 80 Tahun Punya Istri Jauh Lebih Muda