Ironisnya, di tengah semua ini, Siak secara konsisten memenuhi indikator nasional perlindungan HAM sejak 2014 dan sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak. Tapi anak-anak di sana belum sepenuhnya menikmati pembangunan. Petani di Bungaraya, lumbung padi Riau, kini berteriak karena air irigasi mereka diduga tersedot untuk industri.
Afni merasa punya tanggung jawab moral. Ia menunjukkan video kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di kawasan HTI dan HGU kepada Pigai. Ia juga mengingatkan, Sultan Siak dulu menyerahkan 12 juta gulden untuk kemerdekaan RI. Namun kondisi Istana Siak sekarang memprihatinkan.
Di akhir penyampaiannya, Afni menitipkan surat untuk Presiden Prabowo, berharap beliau mau berkunjung.
Menanggapi 'curhat' panjang itu, Menteri Pigai justru memberi dukungan penuh. Ia bahkan menyindir dengan nada menyemangati. Menurutnya, pemerintah pusat akan segera terbitkan Perpres tentang HAM dan Bisnis untuk menangani pelanggaran secara lebih tegas. Perusahaan yang melanggar akan diaudit.
Tapi bagi Pigai, suara Afni masih kurang keras.
Baginya, keberanian kepala daerah menyampaikan persoalan nyata adalah kunci. Itulah cara memastikan negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Artikel Terkait
Warga Grogol Amankan Pencuri yang Manfaatkan Kebakaran
Trump Dorong Penurunan Status Ganja Federal, Buka Jalan untuk Riset dan Bisnis
Remaja Palestina Tewas Tertembak dalam Penggerebekan Israel di Tepi Barat
BMKG Catat 40.000 Gempa Sepanjang 2025, Hanya 24 yang Merusak