Rehabilitasi Sekolah Pasca-Bencana Baru Dimulai 2026, Aktivis Desak Langkah Darurat

Pemerintah baru akan memulai perbaikan sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada Februari 2026 mendatang. Rencana ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, jadwal yang masih cukup lama ini langsung mendapat sorotan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, prosesnya seharusnya bisa lebih cepat. Mereka mendesak agar pembangunan segera dimulai, meski bertahap.

“Mestinya bulan ini sudah bisa dilakukan mulai pembangunan secara bertahap,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, pada Minggu (14/12/2025).

“Meski begitu, jangan menunggu rehabilitasi sekolah selesai. Apapun kondisinya, pendidikan tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Menurut Ubaid, langkah paling mendesak saat ini adalah mendirikan sekolah darurat. Caranya bisa dengan memanfaatkan apa saja yang tersedia di lapangan. Tenda, ruang ibadah, fasilitas umum, bahkan lapangan terbuka semuanya bisa disulap menjadi tempat belajar sementara untuk anak-anak.

Di sisi lain, Ubaid juga menyoroti sebuah celah penting dalam sistem pendidikan kita. Ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun Kurikulum Darurat Bencana yang baku.

“Setahu saya, saat ini Indonesia belum memiliki kurikulum darurat yang baku dan operasional untuk situasi bencana. Ada beberapa pedoman umum, tetapi belum menjadi modul pembelajaran krisis yang terstandardisasi secara nasional,” paparnya.

Kurikulum semacam itu, lanjut Ubaid, harus fleksibel. Fokus utamanya bukan pada target akademis yang kaku, melainkan pada pemulihan kondisi psikososial siswa dan keselamatan mereka.

“Penyederhanaan capaian belajar dan pembelajaran berbasis aktivitas jauh lebih penting dalam kondisi darurat,” tambahnya.

Jadi, selain membangun kembali fisik sekolah, ada pekerjaan rumah lain yang tak kalah mendesak: memastikan proses belajar tetap berjalan dengan cara yang manusiawi, sesuai dengan keadaan para siswa yang terdampak.