Di Jakarta, Selasa lalu, suasana di acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Mahkamah Agung terasa cukup khidmat. Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, hadir untuk memberikan apresiasi sekaligus arahan. Ia menekankan bahwa perbaikan birokrasi bukanlah pekerjaan sesaat, tapi sebuah perjalanan panjang yang butuh keseriusan dari pimpinan hingga staf paling junior. Tanpa itu, mustahil kebijakan pemerintah bisa benar-benar terasa dampaknya oleh rakyat.
“Selamat untuk para inisiator dan inovator di instansi pemerintah,” ujar Purwadi.
“Pencanangan Zona Integritas ini bukan cuma untuk lomba atau cari piala. Ini adalah kewajiban kita semua di unit layanan publik untuk membangun birokrasi yang bisa dipercaya.”
Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis pada hari berikutnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: birokrasi harus responsif, tidak berbelit, dan punya komitmen kuat memberantas korupsi serta kebocoran anggaran. Integritas, bagi Purwadi, adalah pondasi utamanya. Tanpa itu, kepercayaan publik hanya akan jadi angan-angan.
Di sisi lain, upaya Kementerian PANRB sebenarnya sudah berjalan. Sejak 2023, evaluasi Zona Integritas menuju WBK Mandiri digulirkan. Awalnya di beberapa kementerian dan lembaga, kini program itu meluas sampai mencakup 19 K/L dan 5 pemerintah provinsi. Termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Agung, yang mendapat apresiasi khusus karena dinilai telah membawa integritas ke tahap yang lebih matang.
Artikel Terkait
Polwan Negosiator: Senjata Rahasia Polri dalam Meredam Unjuk Rasa
Di Balik Jeruji, Polisi Cileungsi Bantu Tahanan Sakit dan Keluarga yang Terkendala Biaya
Kepiluan di Serua Indah: Dua Bocah yang Bermain Jadi Penemu Pertama
HNW Desak Pemprov DKI Perketat Proteksi Kebakaran Usai Tragedi Kemayoran