Pembebasan Utang KUR untuk Petani Aceh Dinilai Belum Cukup, DPR Minta Bantuan Saprodi dan Hunian

Langkah pemerintah yang memfokuskan perhatian pada petani terdampak bencana di Sumatera patut diapresiasi. Khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang memutuskan untuk membebaskan petani dari beban utang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini tentu jadi angin segar di tengah situasi yang sulit.

Namun begitu, langkah awal ini dinilai belum cukup. Seperti disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo. Menurutnya, pembebasan utang harus diikuti dengan langkah-langkah pendukung lainnya agar petani benar-benar bisa bangkit.

“Pembebasan utang ini masih belum cukup,” tegas Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/12/2025).

“Saya minta agar petani dan korban bencana diberikan bantuan saprodi (sarana produksi) pertanian untuk membantu mereka memulai aktivitasnya kembali,” lanjutnya.

Di sisi lain, Firman juga menyoroti persoalan tempat tinggal. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap perumahan bagi korban, agar mereka punya hunian yang layak. Harapannya, dengan paket kebijakan yang komprehensif, beban petani bisa diringankan dan pemulihan kehidupan mereka berjalan lebih cepat.

Sebelumnya, Prabowo sudah memberikan jaminan langsung. Ia memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak parah akibat banjir besar di Aceh akan ditangani dan direhabilitasi oleh pemerintah. Pesannya sederhana: petani tak perlu cemas.

“Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki juga,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, bencana ini masuk dalam kategori force majeure atau keadaan memaksa. Karena itu, utang petani, khususnya KUR yang terdampak, akan dihapuskan atau setidaknya direlaksasi.

“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” terangnya.

Untuk urusan logistik, Prabowo juga menjamin ketersediaan pangan. “Sementara belum sepenuhnya (diperbaiki), pangan akan kita kirimkan, cadangan kita cukup banyak,” sambungnya.

Di lapangan, pemulihan digenjot dengan melibatkan banyak pihak. Prabowo melihat sendiri bagaimana TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pekerja lokal bahu-membahu. Ia pun menyampaikan apresiasi pada semua yang bekerja tanpa henti.

“Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu membahu bersama rakyat, bersama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja,” kata Prabowo.

Agar perbaikan infrastruktur dan akses logistik makin cepat, Prabowo mengambil langkah taktis. Ia menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur. Alasannya, KSAD memiliki pasukan Zeni yang mumpuni di bidang konstruksi.

“KSAD kerahkan semua ya, saya tunjuk KSAD sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda. Jadi bisa segera membantu,” perintahnya.

Pada akhirnya, Prabowo menegaskan kembali esensi tugas pemerintah. Terutama di tahun pertama kepemimpinan, menghadapi kesulitan rakyat adalah tantangan yang harus dijawab.

“Ini musibah, tantangan. Kita pemimpin baru satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” tegasnya.

Dengan jaminan perbaikan sawah, penguatan logistik, serta pengerahan semua unsur, pemulihan ekonomi masyarakat khususnya petani di Aceh dipastikan jadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat ini.