Andre Rosiade, anggota Komisi VI DPR RI, mendesak Gubernur Sumatera Barat untuk segera membentuk satuan tugas gabungan. Tujuannya jelas: menindak tegas praktik pembalakan liar dan penambangan ilegal yang diduga kuat menjadi pemicu banjir bandang di daerah itu.
Desakan ini disampaikannya langsung di lokasi bencana, tepatnya di Berok Rakik, Kelurahan Kurao Pagang, Kota Padang, pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, satgas ini harus melibatkan banyak pihak. Kapolda, Pangdam, dan Kejaksaan Tinggi harus duduk bersama.
Bagi Andre, rangkaian bencana yang melanda Sumbar belakangan ini bukan lagi sekadar fenomena alam biasa. Ia melihatnya sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Karena itu, ia mendesak Gubernur untuk segera mengambil alih komando.
"Yang bertanggung jawab memimpin pergerakan dan penertiban itu adalah Gubernur Sumbar. Segera gandeng Kapolda dan Pangdam. Laksanakan tugas sebagai pemimpin Sumatera Barat,"
tegasnya tanpa ragu.
Persoalan tambang ilegal dan pembalakan liar ini sudah berlangsung lama. Masalah kronis, katanya, yang butuh penyelesaian fundamental. Ia mendorong agar Gubernur segera menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak terkait untuk menyusun langkah-langkah konkret.
Artikel Terkait
MenPAN-RB Serukan Solidaritas ASN untuk Korban Bencana, Aturan Kehadiran Dikurangi
Dua Desa Porak-Poranda Diterjang Kayu Gelondongan di Tapanuli Selatan
Bencana Sumut: 25.000 Jiwa Terdampak, Bupati Desak Bantuan Udara untuk Desa Terisolasi
Warga Sibolga Serbu Gudang Bulog, Bantuan Logistik Segera Dikirim