BGN Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Alokasi Kementerian Lain

Kekhawatiran soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dijawab Badan Gizi Nasional (BGN). Isu yang beredar menyebut dana program ini bakal menggerus anggaran kementerian lain. Tapi menurut BGN, sama sekali tidak ada anggaran dari kementerian mana pun yang diambil untuk membiayai MBG di tahun ini.

Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, alokasi untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita sudah masuk dalam rincian output fungsi kesehatan. Jadi, semuanya berjalan sesuai koridor.

“Ada anggaran Badan Gizi sebesar Rp24 triliun masuk dalam fungsi kesehatan, tetapi tidak mengganggu anggaran Kementerian Kesehatan,” tegas Dadan saat berbincang dengan wartawan, Minggu (1/3/2026).

Dia lantas memberi bukti. Anggaran Kemenkes dari tahun ke tahun terus naik, meski ada tambahan Rp 24 triliun di fungsi kesehatan yang dikelola BGN untuk tahun 2026. Artinya, klaim bahwa MBG bakal 'memotong' dana sektor kesehatan lain tak berdasar.

Nah, hal serupa juga terjadi di bidang pendidikan. Dadan memastikan tidak ada pengurangan jatah untuk Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.

“Makanya ada anggaran Rp 223 triliun di pendidikan tapi tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena dari tahun ke tahun terus naik. Tidak mengganggu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi karena dari tahun kemarin ke tahun ini juga naik,” lanjutnya.

Untuk kelompok anak sekolah, santri, dan peserta didik di lembaga keagamaan, dananya masuk dalam rincian output fungsi pendidikan. Skemanya memang dipisah.

Tak cuma itu, Dadan juga menyentuh soal transfer ke daerah. Dia menegaskan bahwa tunjangan guru justru naik, bahkan mencapai hampir 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Kemudian juga, tidak mengganggu transfer pusat ke daerah untuk tunjangan guru karena dari tahun kemarin ke tahun ini naik 10 persen,” ucapnya.

Jadi, dari penjelasan ini, BGN berusaha meluruskan keraguan yang muncul. Mereka menegaskan bahwa skema pendanaan MBG dirancang agar tidak berbenturan dengan anggaran kementerian dan lembaga lain yang sudah berjalan.