Ibu Hamil di Papua Tewas Usai Ditampung Empat RS, Istana Perintahkan Audit Mendadak

Komnas Perempuan menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Ini menyusul kabar duka tentang seorang ibu hamil di Papua yang meninggal dunia setelah ditolak oleh empat rumah sakit. Mereka sangat menyayangkan situasi di mana sang ibu dan bayi yang dikandungnya tak kunjung mendapat pertolongan yang semestinya.

"Kami turut prihatin sekali dan menyayangkan ketiadaan pertolongan kepada ibu hamil baik dari sisi dokter maupun peralatan," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani, pada Rabu (26/11/2025).

Chatarina menyoroti sebuah poin krusial. Menurutnya, saat itu seolah tak ada satu pun pihak yang berani mengambil keputusan tegas untuk bertindak. Kelambanan inilah yang akhirnya berujung pada meninggalnya pasien.

Dia melihat peristiwa ini sebagai cermin nyata dari ketidakmampuan sumber daya manusia di rumah sakit-rumah sakit tersebut. "Ini kan menunjukkan SDM di situ kan belum mampu menangani ibu yang dalam kondisi kedaruratan medis seperti itu," tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis kandungan beserta kelengkapan alat medis yang memadai adalah suatu keharusan. Tanpa itu, kejadian serupa dikhawatirkan akan terulang kembali.

"Kalau negara bisa menghadirkan dokter di situ, dokter kandungan yang mungkin dengan segala peralatannya tentu kan bisa mencegah kejadian seperti ini," imbuh Chatarina.

Respon Cepat dari Istana

Di tempat lain, respons datang dari pusat pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melaporkan kasus memilukan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito mengungkapkan, Presiden langsung memberi perintah tegas: lakukan audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

"Ya, saya melapor pada beliau. Jadi diantaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit," kata Tito kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11).

Ia juga menambahkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua. "Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu."

Rencana audit ini konon bakal menjangkau semua pihak terkait. Mulai dari rumah sakit yang terlibat hingga dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten. Bahkan, Tito menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan dan Kemendagri sudah menurunkan tim khusus ke Jayapura pada hari yang sama.

"Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit," lanjutnya.

Tidak hanya itu, Kemendagri juga akan meninjau ulang aspek regulasi. Semua peraturan, mulai dari tingkat bupati hingga gubernur, yang mengatur hubungan dan tanggung jawab rumah sakit daerah dan provinsi akan dikaji kembali.

Sementara itu, Kemenkes dikabarkan mengirim timnya sendiri. Fokusnya adalah audit teknis pelayanan medis untuk mengidentifikasi akar masalah dari tragedi ini. Pesan Presiden Prabowo jelas: semua pihak harus bergerak cepat, cari tahu masalahnya, dan perbaiki.

"Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari pak presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama," ucap Tito.

"Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana," pungkasnya menegaskan.