Chatib Basri Bantah Ekonomi Indonesia 2026 Setara Krisis 1998, Soroti Risiko Harga Pangan dan Kredibilitas Fiskal

Ekonom senior Chatib Basri menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi krisis moneter yang melanda pada tahun 1998. Menurutnya, struktur ekonomi nasional telah mengalami transformasi besar sehingga jauh lebih tangguh dalam menghadapi tekanan pasar global. Ia pun mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam romantisme ketakutan masa lalu, mengingat sistem keuangan domestik kini telah jauh lebih matang.

Pondasi utama yang membedakan situasi sekarang dengan era 1998, menurut Chatib, terletak pada mekanisme nilai tukar yang bersifat dinamis dan fleksibel. Dalam acara Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026), ia menegaskan bahwa perbedaan paling signifikan adalah penerapan sistem nilai tukar mengambang. “Sama enggak ‘98 dengan 2026? The answer is no karena yang membedakan paling besar adalah flexible exchange rate,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan bahwa pada tahun 1998, masyarakat belum terbiasa dengan nilai tukar fleksibel. Banyak pihak yang terjebak meminjam dolar Amerika Serikat namun memiliki pendapatan dalam rupiah, yang pada akhirnya memicu lonjakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Sebaliknya, pada tahun 2026, kelompok menengah atas hingga korporasi sudah melakukan langkah antisipasi melalui lindung nilai atau hedging, serta menyimpan aset dalam bentuk valuta asing.

Meskipun sektor korporasi dinilai lebih resilien, tantangan nyata justru bergeser pada stabilitas harga kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Chatib menyoroti potensi kenaikan harga terigu dan kedelai yang dapat merambat pada harga mi instan hingga tahu dan tempe. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. “Sesuatu yang perlu dijaga sebetulnya adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower-middle income group untuk address isu ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menepis kekhawatiran mengenai potensi resesi akibat depresiasi rupiah yang terjadi saat ini. Menurut Chatib, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi berada di kisaran 4,5 hingga 5 persen masih tergolong sangat positif jika merujuk pada standar pertumbuhan ekonomi global yang tengah melambat. Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini, lanjutnya, bukanlah risiko pertumbuhan negatif, melainkan bagaimana menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara.

Hal ini terlihat dari pergerakan premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun, jauh sebelum tensi geopolitik seperti perang Iran meningkat. “Persoalannya adalah on fiscal credibility karena CDS sudah mulai naik sejak Januari 2026 akibat kekhawatiran defisit mendekati 3 persen,” kata dia. Peningkatan CDS tersebut dipicu oleh langkah lembaga pemeringkat Moody’s yang mengubah outlook ekonomi Indonesia, yang kemudian direspons secara sensitif oleh para investor.

Seturut itu, Chatib menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan langkah tersebut, ia optimistis Indonesia dapat menavigasi tantangan ekonomi 2026 tanpa harus mengulangi sejarah kelam tahun 1998.