Nah, untuk Myanmar, TPS sebenarnya diberikan pasca kudeta militer tahun 2021 yang mengguncang negara itu. Tapi kini, menurut Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, kondisi di sana sudah ditinjau ulang.
Noem mengakui Myanmar masih punya masalah kemanusiaan, terutama karena operasi militer yang masih berlangsung melawan kelompok bersenjata.
Tapi di sisi lain, dia bilang ada perbaikan dalam hal tata kelola dan stabilitas baik di tingkat nasional maupun lokal.
Alasan utama pencabutan ini, menurut Noem, karena status darurat di Myanmar sudah dicabut sejak Juli lalu. Selain itu, dia menyebut akan ada pemilu yang "bebas dan adil" pada Desember nanti.
Jadi, itulah pertimbangannya. Meski situasi belum sepenuhnya aman, pemerintah AS menilai Myanmar sudah cukup stabil untuk warganya kembali.
Artikel Terkait
Nobar Persija vs Persib di Depok Ricuh Usai Petasan Dinyalakan
Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Penipuan Kripto yang Libatkan Nama Timothy Ronald
Dini Hari di Kebon Jeruk, Polisi Gagalkan Rencana Tawuran Remaja
Polres Bogor Gelar Nobar Suporter Persib-Persija, Rivalitas Diredam di Layar