Nah, untuk Myanmar, TPS sebenarnya diberikan pasca kudeta militer tahun 2021 yang mengguncang negara itu. Tapi kini, menurut Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, kondisi di sana sudah ditinjau ulang.
Noem mengakui Myanmar masih punya masalah kemanusiaan, terutama karena operasi militer yang masih berlangsung melawan kelompok bersenjata.
Tapi di sisi lain, dia bilang ada perbaikan dalam hal tata kelola dan stabilitas baik di tingkat nasional maupun lokal.
Alasan utama pencabutan ini, menurut Noem, karena status darurat di Myanmar sudah dicabut sejak Juli lalu. Selain itu, dia menyebut akan ada pemilu yang "bebas dan adil" pada Desember nanti.
Jadi, itulah pertimbangannya. Meski situasi belum sepenuhnya aman, pemerintah AS menilai Myanmar sudah cukup stabil untuk warganya kembali.
Artikel Terkait
Nyaris Dikremasi, Wanita 65 Tahun di Nonthaburi Bangkit dari Peti Jenazah
Lulus Magang Nasional 2025? Segera Selesaikan Dua Tahap Krusial Ini
Lounge Eksklusif SIMPLE Resmi Dibuka, Permudah Investor Asing Urus Izin Tinggal
Petani di Buton Tewas Diterkam Piton Tujuh Meter Usai Pulang Kebun