Dekan FK Unsoed: Uji Materi UU Kesehatan Jaga Otonomi Kampus dari Intervensi Negara

Uji materi Undang-Undang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi bukan cuma soal regulasi. Ini menyangkut kedaulatan kampus. Intinya, ada kekhawatiran nyata bahwa kewenangan pemerintah yang terlalu lebar dalam membuka dan mengatur pendidikan dokter spesialis bisa menggerogoti otonomi perguruan tinggi.

MM Rudi Prihatno, Dekan FK Unsoed, bersuara keras soal ini. Baginya, garisnya harus jelas.

Begitu penegasannya kepada wartawan, Sabtu lalu. Memang, negara punya tugas besar menjamin ketersediaan dokter spesialis. Tapi Rudi waswas. Pendekatan yang terlampau administratif dan serba diatur dari pusat, menurutnya, berbahaya. Bisa-bisa standar akademik yang seharusnya dijunjung tinggi malah tunduk pada logika birokrasi semata. “Pendidikan spesialis menuntut independensi ilmiah dan tata kelola profesional,” tegasnya.

Nah, ini jadi makin relevan melihat target pemerintah mendirikan 30 fakultas kedokteran baru. Progresnya? Masih dipertanyakan. Kesiapan regulasi, infrastruktur, apalagi dosen spesialis yang mumpuni, semua masih jadi tanda tanya besar. Rudi mengingatkan, ekspansi tidak boleh sekadar kejar tayang angka. Perlu harmoni yang solid antara kebijakan sektor kesehatan dan dunia pendidikan tinggi. Kalau tidak, yang muncul nanti justru masalah baru dalam tata kelola dan mutu lulusan.