Indonesia Soroti Tujuh Isu Krusial di Penutupan COP30, Desak Komitmen Iklim Tak Sekadar Wacana

Di penghujung COP30 di Brasil, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah dan UNFCCC. Tapi di balik apresiasi itu, ada tujuh poin penting yang tegas disoroti oleh delegasi kita.

Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, menjelaskan bahwa COP kali ini punya makna khusus. "COP ini menandai satu dekade Perjanjian Paris," ujarnya pada Sabtu (22/11). Menurutnya, semangatnya harus beralih dari sekadar wacana ambisi menjadi aksi nyata, dari negosiasi ke implementasi. Dalam semangat itulah Indonesia ingin agenda-agenda utamanya didengar.

Pertama, soal transisi yang adil. Indonesia menegaskan bahwa prinsip ini harus menjunjung tinggi kesetaraan dan mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara. Bantuan internasional berbasis hibah, bukan utang, dinilai krusial. Mereka juga mendukung seruan blok G77 & Tiongkok untuk mekanisme transisi yang adil di bawah UNFCCC, sambil menolak tindakan sepihak yang bisa membebani negara berkembang.

Kedua, terkait Pasal 6, Indonesia berharap ada keputusan yang bisa memperkuat kesiapan teknis dan kelembagaan. Caranya? Melalui pendanaan internasional, pendekatan non-pasar, serta percepatan transisi proyek CDM.

Di sisi lain, komitmen terhadap transparansi juga ditegaskan kembali. Poin ketiga ini menekankan bahwa dukungan berkelanjutan baik dana, pengembangan kapasitas, maupun teknologi harus benar-benar mengalir.

Keempat, dalam Global Stocktake, Indonesia berkomitmen memastikan proses ini mendorong aksi nyata, bukan sekadar laporan. Mereka menginginkan dialog terstruktur yang hasilnya bisa langsung ditindaklanjuti dan membangun kepercayaan.

Lalu, untuk urusan adaptasi poin kelima Indonesia menyambut baik hasil GGA dan program kerja UEA-Belem. Hanya saja, mereka menekankan bahwa implementasinya harus bersifat sukarela dan tidak menghukum. Jangan sampai malah jadi beban baru bagi negara berkembang. Yang tak kalah penting: pendanaan adaptasi harus ditingkatkan signifikan. Negara maju didesak untuk melipatgandakan kontribusinya hingga minimal $120 miliar per tahun pada 2030. Soal kerugian dan kerusakan, fleksibilitas dalam mekanisme WIM diharapkan bisa memberi hasil yang lebih bermakna.

Poin keenam menyerukan reformasi besar pada arsitektur keuangan internasional. Indonesia menginginkan dukungan hibah yang terprediksi dan pendanaan iklim tahunan mencapai USD 1,3 triliun hingga 2035. Dari angka sebesar itu, sekitar USD 300 miliar harus dialokasikan khusus untuk negara berkembang.

Terakhir, isu kelautan tak luput dari perhatian.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap integrasi isu-isu terkait kelautan ke dalam negosiasi iklim," imbuh Ary. Ekosistem laut dinilai punya peran sentral, mulai dari menyerap karbon, melindungi kawasan pesisir, hingga menopang mata pencaharian berkelanjutan.

Sebagai penutup, Ary menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi. "Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan semua Pihak untuk memastikan hasil COP30 memberikan implementasi nyata bukan omong kosong," tutupnya. Itu berarti pendanaan, teknologi, dan penguatan kapasitas harus benar-benar bergerak, ketahanan dibangun, dan transisi yang adil diwujudkan tanpa meninggalkan satu pun negara atau komunitas tertinggal.