Ramadan Menjelang, Pemulihan Aceh Didorong Serentak

Menjelang Ramadan, upaya pemulihan pascabencana di Aceh harus benar-benar digeber. Kementerian Dalam Negeri mendesak percepatan yang tepat sasaran, dengan kebutuhan dasar masyarakat jadi prioritas utama. Jangan sampai ada yang terlewat.

“Ini bukan cuma soal menyelesaikan pekerjaan fisik,” tegas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, Rabu (7/1/2026).

“Yang penting, seluruh kebutuhan dasar warga harus terpenuhi dengan cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih macet, misalnya, harus dicek ulang. Stok pangan masyarakat Aceh tidak boleh sampai terganggu.”

Pernyataan itu disampaikan Safrizal seperti dilansir Antara. Menurutnya, pemerintah juga memastikan distribusi pangan berjalan lancar, air bersih tersedia untuk minum dan bersuci, serta dukungan sandang terpenuhi. Hal lain yang mendesak adalah memindahkan pengungsi dari tenda ke hunian sementara secepat mungkin.

“Semua pekerjaan harus dikerjakan paralel,” ungkapnya lagi. Mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, di bawah komando Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional, disebutnya kunci utama agar pemulihan cepat dan tepat sasaran.

Untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pun menggelar rapat koordinasi. Mereka mengajak Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan berbagai kementerian/lembaga duduk bersama. Tujuannya satu: memperkuat sinergi dan memangkas ego sektoral. Dengan begitu, proses pemulihan di Aceh bisa lebih terintegrasi dan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara.

Beberapa capaian sudah dilaporkan. Di sektor pendidikan, Kemendikdasmen telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak. Pembelajaran sudah kembali berjalan di 2.468 sekolah. Mereka juga mendirikan 18 tenda belajar, dengan rencana tambahan 80 tenda lagi. Tak ketinggalan, 15.500 paket school kit disalurkan. Guru-guru yang terdampak pun mendapat tunjangan khusus senilai Rp 15,7 miliar, ditransfer langsung ke rekening masing-masing.

Sementara di bidang kesehatan, Kemenkes telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga medis. Seluruh fasilitas layanan kesehatan sudah diaktifkan kembali, meski masih ada tiga puskesmas yang harus direlokasi.

Rapat itu sendiri menekankan percepatan rehab-rekon infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak. Agar semuanya berjalan terarah.

Dari pertemuan itu, Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah fokus prioritas. Poin utamanya meliputi percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan, pemulihan akses jalan penghubung desa, pengaktifan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan huntara dan huntap.

Selain itu, mereka juga menyoroti normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan, plus pemulihan akses jalan nasional.

Di sisi lain, Kementerian PUPR menyatakan penanganan telah dipercepat di seluruh kabupaten/kota terdampak. Pekerjaan akan terus dilakukan secara simultan berdasarkan skala prioritas. Mereka juga akan memantau teknis jembatan Bailey agar bisa berfungsi optimal.

Rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan dari berbagai pihak: PUPR, Kesehatan, Sosial, Kemendikdasmen, Perhubungan, Komunikasi dan Digital, Keuangan, PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Intinya, mereka ingin mendapatkan pembaruan progres terkini dari masing-masing penanggung jawab sektor. Kerja masih panjang, tapi waktu semakin mendesak.