Ekonomi Hijau Indonesia: Potensi Raksasa yang Belum Sampai ke Rakyat

Indonesia dikaruniai modal hijau yang luar biasa. Hutan, lahan gambut, dan hutan bakau kita adalah aset raksasa penyerap karbon dunia. Tapi, di balik potensi ekonomi yang terus menggeliat, ada satu masalah yang mencolok. Menurut Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI), masyarakat luas masih kebingungan. Mereka belum mendapat panduan yang jelas, apalagi akses untuk ikut memanfaatkan peluang ini.

Isu inilah yang mengemuka dalam Jakarta Carbon Future Forum 2025. Acara yang digelar AZEI di Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, itu dihadiri beragam pihak. Mulai dari perwakilan DPR RI, kementerian teknis, koperasi, pelaku usaha, lembaga keuangan, sampai pakar internasional.

Menurut AZEI, kita sedang berada di fase yang krusial. Transisi menuju ekonomi hijau sedang berlangsung. Dunia bergerak cepat, investasi mulai mengalir, dan potensi alam Indonesia jadi sorotan global. Namun begitu, tanpa arah nasional yang selaras antar-lembaga, risikonya besar. Bisa-bisa kita punya modal besar, tapi manfaatnya tak sampai ke rakyat.

Akses Masih Terasa Kabur

Yang paling dirasakan AZEI, pelaku kecil seperti petani, nelayan, atau UMKM seolah tak punya jalur. Mereka belum melihat cara konkret untuk ikut serta dalam ekonomi hijau. Banyak yang bahkan belum paham apa manfaatnya, atau bagaimana memulainya.

Forum ini mencatat, peluang berbasis karbon bisa jadi sumber pertumbuhan baru. Tapi prosesnya harus dirancang dengan baik. Jangan sampai hanya dinikmati oleh pelaku besar saja. Menurut sejumlah peserta, ketidakjelasan informasi dan arah kebijakan yang berbeda-beda antarlembaga justru bisa mematikan partisipasi masyarakat dan koperasi di tingkat akar rumput.

Memimpin, Tapi Rakyat Jangan Hanya Jadi Penonton

AZEI melihat Indonesia punya peluang emas untuk jadi pemimpin global di bidang ekonomi hijau. Namun, kepemimpinan itu harus inklusif. Tanpa peta jalan yang jelas, dikhawatirkan masyarakat hanya akan jadi penonton di tengah deru percepatan global.

Ada tiga hal mendesak yang diidentifikasi forum ini. Pertama, konsistensi arah nasional. Semua pihak kementerian, pelaku usaha, hingga masyarakat harus bekerja dengan panduan yang sama. Kedua, soal kejelasan akses. Masyarakat butuh tahu jalur partisipasi, manfaat, dan peran apa yang bisa mereka ambil. Ketiga, transparansi tata kelola. Ini penting untuk membangun kepercayaan dalam proses transisi.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Para pakar internasional yang hadir memberikan catatan menarik. Banyak negara sudah lebih dulu maju dalam ekonomi hijau, tapi manfaatnya kerap tak menyentuh pelaku kecil. Indonesia, kata AZEI, bisa belajar dari paradox ini. Kita bisa menghindari kesalahan serupa dengan membangun struktur yang lebih inklusif dan terkoordinasi sejak awal.

Kemampuan Indonesia untuk melakukan leapfrog melompat lebih cepat hanya mungkin tercapai jika fondasinya dibangun dengan melibatkan semua pihak. Terutama mereka yang selama ini kerap terpinggirkan.

AZEI Siap Jadi Penghubung

AZEI menegaskan komitmennya sebagai platform untuk menyelaraskan arah nasional. Tujuannya satu: memastikan transisi ekonomi hijau memberi manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui forum ini, mereka menekankan pentingnya keselarasan lintas lembaga dan keterbukaan akses. Agar peluang besar Indonesia tak hanya jadi milik segelintir orang.

Ke depan, dialog teknis akan terus dilanjutkan dengan DPR, kementerian terkait, pelaku usaha, koperasi, dan banyak pihak lain. Semua demi memperkuat arsitektur nasional ekonomi hijau yang berprinsip pada kejelasan arah, integritas, dan tentu saja, inklusi.