IMM: Pujian Berlebihan pada Pejabat yang Pilih Haji Reguler Tunjukkan Rendahnya Standar Etik

Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Berta Delza, menilai pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengapresiasi pejabat publik karena memilih jalur haji reguler dan bersedia mengantre selama 12 tahun justru menunjukkan rendahnya standar etik dalam ruang publik saat ini. Menurutnya, sikap yang disebut sebagai bentuk kesederhanaan itu seharusnya tidak dipuji secara berlebihan, melainkan dipahami sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap penyelenggara negara.

“Apa yang disebut ‘kesederhanaan’ seharusnya bukan sesuatu yang luar biasa untuk dipuji berlebihan, melainkan kewajiban moral setiap pejabat negara,” ujar Riyan dalam keterangan resminya pada Rabu (27/5/2026). Ia menegaskan bahwa menjalani proses sebagaimana rakyat biasa bukanlah tindakan heroik, melainkan konsekuensi logis dari jabatan publik yang dibiayai oleh rakyat.

Riyan menambahkan, ketika seorang pejabat tidak menggunakan fasilitas istimewa, publik tidak membutuhkan glorifikasi. Yang lebih penting, menurut dia, adalah bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai persoalan tata kelola yang masih menuai polemik dan kritikan, ia menilai yang dibutuhkan adalah substansi kerja, bukan pencitraan kesederhanaan.

Ia merujuk pada kondisi tata kelola di Tanah Air yang dinilai masih amburadul. Menurut Riyan, menggunakan bus bersama jemaah atau menginap jauh dari Masjidil Haram tidak otomatis menyelesaikan problem mendasar tata kelola yang ada. Ia menilai DPR semestinya lebih fokus mengawasi kualitas kebijakan dan tata kelola yang dinilai masih kacau, alih-alih membangun narasi simbolik yang berpotensi menjadi alat legitimasi personal pejabat.

“Sebab, ukuran keteladanan bukan pada bagaimana seorang pejabat tampil sederhana di hadapan kamera, tetapi kebermanfaatan program yang tepat sasaran,” ujarnya. Riyan menekankan bahwa kesederhanaan pejabat tidak perlu dipertontonkan sebagai pencapaian politik. “Sebab dalam demokrasi yang sehat, pejabat memang seharusnya hidup dekat dengan realitas rakyatnya,” pungkasnya.