Anak Usaha Chandra Asri Resmi Kelola Pelabuhan di Cilegon Perkuat Logistik Industri Petrokimia

Penandatanganan perjanjian konsesi antara anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dengan otoritas pelabuhan di Banten menandai babak baru pengelolaan fasilitas kepelabuhanan di kawasan industri Cilegon. PT Chandra Pelabuhan Nusantara (CPN), selaku badan usaha pelabuhan, resmi mengamankan hak pengelolaan tersebut melalui nota kesepahaman yang diteken bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Selasa (26/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat layanan kepelabuhanan dan konektivitas logistik guna menopang kebutuhan industri nasional, khususnya sektor petrokimia dan manufaktur.

CPN bergerak di bidang jasa kepelabuhanan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan yang dirancang untuk mendukung rantai pasok industri dan logistik di tingkat nasional. Dengan konsesi ini, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan layanan yang terintegrasi sekaligus mendorong efisiensi operasional bagi kawasan industri di Cilegon dan wilayah sekitarnya.

“Momentum ini tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan aspek regulasi dan tata kelola kepelabuhanan yang baik, namun juga menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem logistik dan industri nasional, khususnya dalam mendukung daya saing industri petrokimia dan manufaktur Indonesia,” ujar Direktur PT Chandra Pelabuhan Nusantara, Edi Rivai, dalam keterangan resmi.

Menurut Edi, infrastruktur kepelabuhanan memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran rantai pasok nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan industri yang terus meningkat, kebutuhan terhadap layanan kepelabuhanan dan infrastruktur logistik yang andal dipastikan akan semakin besar.

“CPN berkomitmen untuk terus mengedepankan operasional pelabuhan yang aman, andal, dan efisien serta membuka peluang kolaborasi strategis yang memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud, menilai penandatanganan konsesi ini sebagai langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Banten. Ia menambahkan, perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan jasa kepelabuhanan.

Masyhud menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Melalui kolaborasi yang baik, pengembangan layanan dan infrastruktur kepelabuhanan diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan industri dan logistik nasional,” pungkasnya.