Analisis Muslim Arbi: Gibran Sebagai Wakil Presiden, Indonesia Akan Terus Ribut

Pemerintahan baru Prabowo Subianto belum lama dimulai, namun suasana politik nasional sudah diwarnai ketegangan. Sorotan utama tertuju pada figur Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai menjadi sumber polemik berkelanjutan.

Muslim Arbi, seorang pengamat politik dan hukum, memberikan pandangan keras. Menurutnya, selama Gibran masih menduduki posisi wakil presiden, Indonesia tidak akan mencapai ketenangan politik. Kekacauan ini, menurutnya, bersumber dari persoalan etika, moral, dan hukum yang mengitari legitimasi Gibran.

Problem Legitimasi Konstitusional Gibran Rakabuming

Muslim Arbi menegaskan bahwa jalan Gibran menjadi calon wakil presiden bukanlah hasil dari proses demokrasi yang sehat. Ia menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia pencalonan.

"Putusan MK yang kontroversial itu jelas menjadi pintu masuk bagi Gibran. Masalahnya, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran sendiri. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi sebuah penghinaan terhadap hukum dan konstitusi," ujar Muslim Arbi.

Ia menambahkan bahwa ketika lembaga penjaga konstitusi dianggap menjadi alat politik keluarga, maka rasa keadilan masyarakat menjadi terusik dan stabilitas nasional sulit tercapai.

Pertanyaan Integritas dan Isu Ijazah Gibran

Selain masalah konstitusi, Muslim Arbi juga menyoroti keraguan publik terhadap integritas pribadi Gibran, khususnya mengenai kejelasan riwayat pendidikannya.

"Isu ijazah Gibran hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Jika hal mendasar seperti kejujuran administratif dipertanyakan, bagaimana masyarakat bisa mempercayai kapasitas moralnya sebagai seorang pemimpin?" tandasnya.

Bagi Muslim Arbi, persoalan ini adalah cerminan dari etika politik yang lebih luas, di mana seorang pejabat publik harus menjadi teladan kejujuran.