Warga Baduy Dalam Ditolak Rumah Sakit: Penjelasan dan Upaya Pencegahan

Plt Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Banten, Rudi Yatmawan, memberikan tanggapan mengenai kasus penolakan rumah sakit terhadap warga Baduy Dalam bernama Repan. Kejadian ini terjadi setelah Repan menjadi korban begal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Penyebab Warga Baduy Tidak Memiliki KTP

Rudi Yatmawan menjelaskan bahwa masyarakat Baduy Dalam memang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena aturan adat mereka yang sangat ketat. Komunitas Baduy Dalam belum mengikuti sistem administrasi kependudukan modern, sehingga diharapkan pihak rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dapat memaklumi kondisi ini.

Imbauan untuk Pelayanan Kesehatan

Pemerintah Provinsi Banten mendorong setiap tempat pelayanan kesehatan di Jakarta untuk tetap memberikan penanganan dan pengobatan bagi warga Baduy Dalam yang membutuhkan, meskipun tidak memiliki KTP. Hal ini penting untuk menjamin hak kesehatan dasar semua masyarakat.

Koordinasi untuk Pencegahan

Menyikapi peristiwa pembegalan terhadap Repan yang sedang berjualan madu di Jakarta, Rudi menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kepala Desa Kanekes. Tujuannya adalah memberikan imbauan rutin kepada warga Baduy untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar daerah Banten.

Rencana koordinasi ini mencakup penyampaian pesan melalui acara adat Seba Baduy, dimana akan disisipkan imbauan agar masyarakat Baduy selalu berhati-hati selama beraktivitas di luar wilayah mereka.