Rp 597 Juta untuk Buzzer: Pengakuan Marcella Santoso di Sidang Tipikor

Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/1/2026) lalu, terungkap sebuah pengakuan yang menarik perhatian. Marcella Santoso, terdakwa dalam kasus suap terkait vonis lepas perkara minyak goreng, mengaku pernah menyewa jasa buzzer. Tujuannya? Untuk melawan narasi negatif yang membayangi Harvey Moeis, terpidana kasus korupsi timah.

Menurut berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan jaksa, Marcella sepakat membayar sekitar Rp 597,5 juta untuk jasa tersebut hanya untuk satu bulan. Nilainya yang fantastis itu langsung menyiratkan betapa seriusnya upaya yang dilakukan.

“Ini saya bacakan saja Majelis,” ujar jaksa, memulai pembacaan BAP tanggal 7 Mei 2025. “Poin 47, ‘jelaskan kronologi pertemuan Saudara dengan Adhiya sehingga terjalin kerja sama antara Saudara dengan Adhiya berikut jelaskan dalam rangka penanganan perkara apa’.”

Lalu, suara jaksa kembali terdengar mengutapi pernyataan Marcella.

“Terkait hal tersebut dapat saya sampaikan kronologi sebagai berikut, sekira tahun 2024 saya berupaya mencari pihak yang bisa handle sosial media untuk dapat memberikan perimbangan berita di sosial media yang menyudutkan Harvey Moeis salah satu klien saya dalam perkara tata niaga timah.”

Nama Adhiya Muzzaki, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan perintangan perkara, muncul di sini. Dialah pihak yang disebut Marcella sewa jasanya. Rupanya, upaya Marcella mencari ‘tangan kanan’ di media sosial itu cukup gencar.

“Upaya saya tersebut dilakukan dengan cara saya menghubungi teman-teman saya yang tidak dapat saya ingat kembali, siapa teman saya tersebut,” lanjut pengakuan dalam BAP itu, dibacakan jaksa. “Saya mintakan bantuan untuk mencari pihak yang bisa handle sosial media, atas upaya saya tersebut banyak beberapa pihak menghubungi saya.”

Pengakuan ini muncul saat Marcella dihadirkan sebagai saksi. Sidang itu sendiri membahas kasus perintangan perkara dengan terdakwa Junaedi Saibih, Tian Bahtiar, dan Adhiya Muzzaki. Alur ceritanya jadi semakin kompleks, menunjukkan bagaimana upaya mengelola opini publik ternyata bisa melibatkan transaksi dengan nilai yang tidak main-main.