Sidang Praperadilan Nur Mahmudi Ismail: Advokat Desak Kasus Korupsi Jalan Nangka Depok Dibuka Kembali

Sidang praperadilan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok, Senin (3/11/2025). Persidangan dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Dpk ini menjadikan Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat cq. Kapolres Metro Depok sebagai pihak Termohon dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat mendatang.

Penghentian Penyidikan Korupsi Jalan Nangka Dipertanyakan

Praperadilan ini menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. Kasus yang menjerat Nur Mahmudi dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto sejak Agustus 2018 ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,7 miliar. Namun setelah tujuh tahun, kasus tersebut tidak kunjung berlanjut ke tahap penuntutan.

Advokat Tuntut Kelanjutan Penyidikan

Advokat sekaligus pelapor dalam perkara ini, Adnan M. Balfas, S.H., M.H., mempertanyakan hilangnya penanganan kasus korupsi Jalan Nangka Depok selama bertahun-tahun. Menurutnya, praperadilan ini menjadi momentum untuk menguji keabsahan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 78 hingga 82 KUHAP.

"Bagaimana proses hukum kasus korupsi bisa hilang dan disembunyikan selama tujuh tahun? Kami menuntut agar penyidikan dilanjutkan, dan perkara ini segera dilimpahkan ke penuntut umum," tegas Adnan Balfas usai sidang.

Nur Mahmudi Ismail dan Kasus Lainnya

Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan (sebelum berganti menjadi PKS) dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Abdurrahman Wahid, juga disebut dalam polemik pembatalan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Kaveling DPR di Kelurahan Bedahan dan Pengasinan, Sawangan, Depok. Pembatalan melalui mekanisme peradilan PTUN ini dinilai merugikan pemilik sertifikat sah sejak tahun 1974.

Harapan untuk Keadilan

Para korban berharap majelis hakim PN Depok dapat bersikap objektif dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Mereka meminta hakim menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sah secara hukum, serta memerintahkan Kepolisian melanjutkan penyidikan hingga tahap penuntutan.

"Kejahatan korupsi adalah extraordinary crime yang merusak seluruh generasi bangsa. Kami percaya keadilan akan menemukan jalannya," pungkas Adnan M. Balfas.

Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik Depok dan pemerhati hukum nasional, mengingat pentingnya figur politik yang terlibat dan dugaan praktik penghentian kasus korupsi tanpa kejelasan selama bertahun-tahun.