Sidang Praperadilan Nur Mahmudi Ismail Desak Kasus Korupsi Jalan Nangka Depok Dibuka Kembali

Nur Mahmudi Ismail dan Kasus Lainnya

Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden Partai Keadilan (sebelum berganti menjadi PKS) dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Abdurrahman Wahid, juga disebut dalam polemik pembatalan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) Kaveling DPR di Kelurahan Bedahan dan Pengasinan, Sawangan, Depok. Pembatalan melalui mekanisme peradilan PTUN ini dinilai merugikan pemilik sertifikat sah sejak tahun 1974.

Harapan untuk Keadilan

Para korban berharap majelis hakim PN Depok dapat bersikap objektif dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Mereka meminta hakim menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka sah secara hukum, serta memerintahkan Kepolisian melanjutkan penyidikan hingga tahap penuntutan.

"Kejahatan korupsi adalah extraordinary crime yang merusak seluruh generasi bangsa. Kami percaya keadilan akan menemukan jalannya," pungkas Adnan M. Balfas.

Sidang praperadilan ini menjadi sorotan publik Depok dan pemerhati hukum nasional, mengingat pentingnya figur politik yang terlibat dan dugaan praktik penghentian kasus korupsi tanpa kejelasan selama bertahun-tahun.