Kritik Sejarawan dan Jurnalis Terhadap Wacana Penulisan Sejarah Nasional Indonesia
Wacana penulisan Sejarah Nasional Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendapat kritik tajam dari kalangan sejarawan dan jurnalis. Dalam diskusi di Ubud Writers and Readers Festival 2025, jurnalis Uni Lubis dan sejarawan Bonnie Triyana menyoroti potensi bahaya dari proyek sejarah nasional ini.
Bahaya Sejarah Resmi dan Ancaman bagi Reformasi
Bonnie Triyana, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menilai proyek sejarah nasional berbahaya karena dapat menciptakan dikotomi sejarah resmi versus tidak resmi. "Jika ini disebut sejarah resmi Indonesia, maka akan muncul sejarah yang dianggap tidak resmi atau bahkan subversif. Itu berbahaya," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Kedua ahli memperingatkan bahwa proyek ini mengancam semangat reformasi dengan berpotensi menyingkirkan narasi pelanggaran HAM dan represi politik masa lalu. "Jika Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional, generasi muda akan kehilangan konteks mengapa reformasi terjadi," tandas legislator dapil Banten ini.
Romantisasi Orde Baru dalam Penulisan Sejarah
Uni Lubis menyoroti bahwa langkah Fadli Zon sejalan dengan upaya menonjolkan kembali peran Soeharto. "Apa yang dilakukan Fadli Zon sekarang seperti menulis ulang buku ala Orde Baru," ujarnya.
Menurut Uni Lubis, proyek yang rencananya diluncurkan untuk peringatan 80 tahun kemerdekaan itu dikemas sebagai hadiah kemerdekaan, namun isinya merupakan romantisasi Orde Baru. Ia mengingatkan bahwa pada masa Orde Baru, sejarah digunakan untuk menguatkan legitimasi kekuasaan.
Rekomendasi Alternatif dan Isu yang Terabaikan
Bonnie Triyana menyarankan agar dana besar yang dialokasikan untuk proyek ini seharusnya digunakan untuk memperkuat literasi publik melalui museum dan riset. Dia juga menyoroti hilangnya kisah penting seperti Konferensi Asia-Afrika dan peran perempuan dalam rancangan buku sejarah nasional.
"Ini bukan sekadar soal fakta, tetapi ideologi. Sejarah kembali ditulis dari sudut pandang penguasa," tutur Bonnie, menekankan bahwa proyek ini berpotensi mengulang narasi Orde Baru untuk melegitimasi figur Soeharto dan mengabaikan kompleksitas sejarah.
Uni Lubis menambahkan, "Masalahnya, sejarah bukan hanya tentang yang baik. Pengalaman kelam bangsa juga bagian penting yang harus diakui," menegaskan pentingnya perspektif seimbang dalam penulisan sejarah Indonesia.
Artikel Terkait
DPR Gelar Fit and Proper Test untuk Calon Anggota Pengganti BP LPS
Abdul Hayat Gani Pimpin Perindo Sulsel, Komitmen Tinggalkan Kepemimpinan Transaksional
Polda Kalbar Musnahkan 12 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Jaringan Narkoba
Mahfud MD Apresiasi Prabowo Undang Tokoh Kritis untuk Jembatani Kesenjangan Informasi