Whoosh Investasi Sosial atau Beban Negara? Jokowi Buka Suara Vs Kritik Demokrat

"Kalau disebut proyek strategis nasional sekaligus investasi sosial, seharusnya negara menanggungnya lewat APBN. Tapi kalau APBN tidak mau menalangi, lalu siapa?" kata Herman.

Ia menegaskan bahwa pada akhirnya pemerintah tetap harus turun tangan. Komisi VI DPR disebut akan memanggil PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, sebagai konsorsium pengelola, untuk meminta kejelasan rencana bisnis ke depan agar proyek tersebut tak terus menanggung kerugian.

"Kami akan minta penjelasan mengenai langkah strategis agar kerugian tidak berlarut-larut," tegasnya.

Jokowi: Whoosh Fokus pada Manfaat Sosial, Bukan Laba

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi kritik publik terhadap besarnya utang proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa proyek ini bukan semata soal keuntungan finansial, melainkan investasi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan kronis di Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.

"Kemacetan di Jakarta itu sudah parah sejak 30–40 tahun lalu. Hitung-hitungannya, kerugian negara akibat macet di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Jika ditambah Jabodetabek dan Bandung, bisa lebih dari Rp 100 triliun," ungkap Jokowi.

Menurutnya, transportasi publik tidak seharusnya diukur dari sisi laba saja. Ada nilai sosial yang lebih besar, seperti pengurangan emisi karbon dan efisiensi waktu masyarakat.

"Transportasi massal tidak dinilai dari profit, tapi dari social return on investment, seperti pengurangan polusi dan peningkatan produktivitas," jelasnya.

Pernyataan Jokowi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap keberlanjutan finansial proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.