Krisis Ajinomoto Pork Savor: Membongkar Lubang Rantai Pasok Halal Digital Indonesia

Sebuah video TikTok yang menampilkan produk Ajinomoto Pork Savor memicu kontroversi nasional. Publik langsung bereaksi dengan tuduhan dan seruan boikot terhadap Ajinomoto Indonesia. Namun, klarifikasi resmi dari LPH LPPOM MUI mengungkap fakta mengejutkan: produk tersebut tidak diedarkan secara resmi di Indonesia, melainkan di Filipina.

Meskipun demikian, investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa produk Ajinomoto Pork Savor ternyata bisa dibeli melalui marketplace Indonesia dengan sistem pre-order dan ready stock. Kasus ini membuka kotak Pandora tentang kelemahan sistem rantai pasok halal di era digital.

Kelemahan Sistem Rantai Pasok Halal Digital

Kasus Ajinomoto Pork Savor mengungkap celah serius dalam pengawasan produk halal di e-commerce. Dalam perdagangan fisik, produk pangan olahan wajib memiliki izin edar BPOM dan sertifikat halal dari BPJPH. Namun di dunia digital, batas hukum ini masih samar.

Fakta menunjukkan bahwa penjual individu bisa dengan mudah menjual produk asing tanpa izin impor, label halal, atau verifikasi keamanan. Platform e-commerce besar pun masih mengizinkan produk semacam itu beredar demi traffic dan kinerja bisnis.

Padahal, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tegas melarang peredaran produk konsumsi tanpa izin edar dan keterangan halal. Permendag No. 50 Tahun 2020 juga menegaskan kewajiban platform e-commerce untuk memastikan kepatuhan semua produk terhadap regulasi nasional.

Belajar dari Kepatuhan Yupi

Berbeda dengan kasus Ajinomoto, Yupi menunjukkan contoh kepatuhan hukum yang baik. Produsen permen jelly ini memproduksi varian non-halal khusus untuk ekspor dengan sistem produksi terpisah dan pengawasan distribusi ketat. Hasilnya, produk non-halal Yupi tidak beredar di Indonesia dan tidak memicu kepanikan publik.