Gubernur Sumut Bobby Nasution Perkuat Konservasi Hutan dengan Tiga NGO Lingkungan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjalin kemitraan strategis dengan tiga organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan hidup. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang fokus pada upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati hutan Sumatera Utara.

Sinergi Pemerintah dan NGO untuk Kelestarian Hutan Sumut

Tiga NGO yang terlibat dalam MoU ini adalah Yayasan Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi (PRCF). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Bobby Nasution menyatakan apresiasinya terhadap program-program yang dijalankan oleh NGO lingkungan. "Apa yang dilakukan TaHuKah, YEL, dan PRCF sangat luar biasa, karena mereka membuat skema kerja sama dengan masyarakat untuk menjaga hutan," ujarnya usai penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Dukungan Sumut untuk Target Net Zero Emission Indonesia

Gubernur Bobby menekankan peran penting Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target nasional net zero emission tahun 2060. Ia bahkan optimis Sumut bisa mencapai target tersebut lebih cepat, pada tahun 2045.

"Sumut bisa menjadi contoh dalam pencapaian net zero emission 2060. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan NGO sangat penting," tambah Bobby. Pencegahan deforestasi dan degradasi hutan menjadi langkah krusial dalam strategi ini.

Skema Kompensasi dan Agroforestri untuk Masyarakat Lokal

Erwin Alamsyah Siregar, Direktur TaHuKah, menjelaskan implementasi konkret dari kerja sama ini. "Kita ada skema kompensasi kepada masyarakat yang berhasil menjaga hutannya di Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)," jelasnya.

Selain itu, dikembangkan pula program agroforestri yang telah menunjukkan hasil nyata. "Hasil agroforestri seperti kopi sudah masuk ekspor. Ini kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan sambil meningkatkan ekonomi masyarakat," tambah Alamsyah Siregar.

Kegiatan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh perwakilan ketiga NGO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, serta jajaran perangkat daerah terkait lainnya.