Misteri 9 Naga & Warisan Jokowi: Bisakah Prabowo Hancurkan Hegemoni yang Telah Mengakar?

Dominasi Jokowi dalam peta politik hukum juga terlihat dari penanganan kasus Silfester Matutina oleh Kejaksaan. Terdapat indikasi keengganan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat kedekatan Matutina dengan Jokowi. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan penegak hukum menangani kasus elite politik tingkat tinggi, termasuk menteri dan pimpinan partai.

Politik Ekonomi: Pengaruh Jokowi dalam Kabinet dan Bisnis

Pengaruh Jokowi dalam politik ekonomi tetap kuat, terlihat dari posisi Erick Thohir yang tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara meskipun telah dipindahkan dari Menteri BUMN ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini menunjukkan bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo tidak serta merta mengubah struktur pengelolaan investasi strategis.

Pertanyaan besar juga mengemuka mengenai pengaruh konglomerat "9 Naga" yang identik dengan Jokowi. Perubahan kekuasaan berpotensi mengganggu alur bisnis dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pebisnis yang selama ini dekat dengan mantan presiden. Kelompok bisnis baru, seperti kelompok Cendana dan Hashim Djoyohadikusumo, diperkirakan akan mengambil alih peluang bisnis yang sebelumnya dikuasai kelompok lama.

Solusi untuk Mencegah Penjajahan Ekonomi

Untuk mencegah negara dari penjajahan ekonomi oleh kelompok pebisnis tertentu, Presiden Prabowo Subianto perlu bersikap tegas dengan berpegang pada prinsip rule of law dan due process of law. Langkah strategis termasuk mengganti menteri-menteri yang terpapar residu era Jokowi dengan sosok yang fresh dan kredibel.

Dengan bersandar pada hukum, apapun konsekuensinya—bahkan jika harus berbenturan dengan Jokowi dan konglomerat "9 Naga"—Presiden Prabowo dapat memastikan integrasi bangsa dan keharmonisan negara tetap terjaga. Prinsip fiat justitia ruat caelum (biarlah keadilan ditegakkan walau langit runtuh) perlu menjadi pedoman dalam membangun ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.