Jalan Rusak di Penjaringan Jakut: Proyek Mangkrak Sejak Era Ahok, Mobil Sering Terperosok

Kondisi Jalan Inspeksi Kali Duri di Penjaringan, Jakarta Utara, memprihatinkan. Terdapat perbedaan ketinggian yang signifikan, mencapai 40 cm, antara satu lajur jalan dengan lajur lainnya. Kondisi jalan yang tidak rata ini telah menyebabkan banyak mobil terjebak dan terperosok.

Sejarah Proyek Mangkrak di Jalan Inspeksi Kali Duri

Menurut Eko Haryanto, Ketua RW setempat, masalah jalan rusak ini telah berlangsung lama sejak tahun 2014, tepatnya pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Awalnya, terdapat proyek peninggian jalan yang dananya berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah perusahaan swasta.

Sayangnya, pengerjaan proyek tidak tuntas. Hanya satu lajur yang sempat ditinggikan, sementara lajur lainnya terbengkalai. Proyek ini akhirnya mangkrak, terutama setelah Ahok mengalami masalah hukum, meninggalkan perbedaan tinggi yang membahayakan pengendara.

Dampak Jalan Berlubang dan Tidak Rata bagi Pengendara

Perbedaan ketinggian jalan yang mencapai 40 cm ini kerap menimbulkan kecelakaan. Banyak mobil yang kurang hati-hati terperosok, terutama saat cuaca hujan. Faktor minimnya rambu dan marka jalan turut memperparah situasi. Meski kadang disebabkan oleh kelalaian pengendara yang berkendara terlalu kencang, kondisi infrastruktur yang buruk tetap menjadi akar masalahnya.

Keluhan dan permintaan perbaikan telah berulang kali disampaikan warga melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Namun hingga kini, perbaikan jalan di Jakarta Utara tersebut belum juga terealisasi.

Hikmah di Balik Jalan Mangkrak: Pengurangan Dampak Banjir Rob

Di balik dampak negatifnya, kondisi jalan yang tidak rata ini ternyata memiliki sisi positif. Eko mengungkapkan bahwa jalan yang lebih tinggi tersebut berfungsi seperti tanggul kecil. Struktur ini membantu meminimalisir masuknya air rob yang kerap melanda kawasan tersebut, memberikan sedikit perlindungan dari banjir akibat naiknya permukaan air laut.

Meski demikian, warga tetap berharap adanya solusi permanen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan proyek dan meratakan jalan, sehingga keamanan dan kenyamanan berkendara dapat terwujud tanpa mengorbankan fungsi pengendalian banjir.