Gibran Bisa Dimakzulkan Jika Ekonomi Anjlok, Pakar Bongkar Sumbatan dari Politisi Pemilik Tambang

Isu pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang terus bergulir di ruang publik ternyata bukanlah sekadar manuver politik kosong.

Seorang pakar justru menyebutnya sebagai langkah logis, namun terbentur oleh tembok tebal kepentingan ekonomi para politisi di parlemen.

Analisis tajam ini diungkap oleh Prof. Sulfikar Amir, Professor of Science dari Nanyang Technological University, Singapura dalam podcast Forum Keadilan TV yang ditayangkan di YouTube.

Ia membedah mengapa tuntutan pemakzulan yang dianggap rasional oleh sebagian kelompok masyarakat sipil seolah tak bergema kuat di Senayan.

Menurutnya, desakan untuk melengserkan Gibran merupakan bentuk mitigasi atau pencegahan terhadap potensi bencana kepemimpinan di masa depan. Ini adalah respons wajar dari warga negara yang khawatir.

"Tindakan kelompok masyarakat yang melihat potensi bencana di masa depan dan mencoba mengambil tindakan mitigasi (seperti tuntutan pemakzulan) adalah tindakan logis," tegas Prof. Sulfikar.

Prof. Sulfikar Amir, Professor of Science dari Nanyang Technological University, Singapura di Podcast Forum Keadilan TV. [YouTube]

Tembok Kepentingan Tambang dan Sawit di Parlemen

Lantas, mengapa respons dari para wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan aspirasi ini justru adem ayem? Prof. Sulfikar tanpa tedeng aling-aling menunjuk hidung para elite politik yang kepentingannya terganggu jika isu ini diangkat secara serius.

Ia menyebut adanya "relasi kuasa" dan kepentingan bisnis raksasa yang menjadi sumbatan utama.

"Respon wakil rakyat yang berbeda-beda terkait isu pemakzulan terkait dengan relasi kuasa dan kepentingan ekonomi (tambang, sawit, dll.) yang mereka pegang," ujarnya.