Misteri Whoosh: Boros Rp 40 T? Fakta Korupsi Kereta Cepat yang Bisa Jerat Jokowi

- Minggu, 26 Oktober 2025 | 12:00 WIB
Misteri Whoosh: Boros Rp 40 T? Fakta Korupsi Kereta Cepat yang Bisa Jerat Jokowi

Proses Tender yang Dipertanyakan

Proses tender proyek KCJB juga menuai kontroversi. Keikutsertaan Jepang dalam tender dicurigai hanya sebagai formalitas untuk menggelembungkan harga penawaran Cina. Penawaran Cina yang awalnya $5,5 miliar naik menjadi $6,02 miliar, hampir menyamai penawaran Jepang sebesar $6,2 miliar. Alasan kemenangan Cina adalah skema business-to-business tanpa jaminan APBN, meski pada akhirnya proyek ini justru dijamin APBN.

Peringatan yang Diabaikan dan Masalah Kelayakan

Sejumlah ekonom dan praktisi telah memperingatkan Jokowi untuk membatalkan proyek KCJB yang dinilai sebagai bom waktu. Peringatan itu terbukti dengan kerugian terus-menerus dan ketidakmampuan Whoosh membayar utang. Selain itu, jarak Jakarta-Bandung yang hanya 142 kilometer dianggap tidak memerlukan kereta api cepat, mengingat mode transportasi antara kedua kota sudah sangat lengkap.

Tuntutan untuk Mengusut Jokowi dan Pejabat Terkait

Dengan begitu banyaknya ketidakwajaran dalam proyek KCJB, penegak hukum dituntut untuk segera memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jokowi, Luhut Panjaitan, dan Rini Soemarno disebut-sebut sebagai orang yang paling banyak berperan dalam proyek ini. Keterangan mereka sangat diperlukan untuk mengungkap kebenaran.

Ancaman Debt Trap dan Kedaulatan Negara

Gagal bayar Whoosh menimbulkan kekhawatiran serius mengingat pengalaman negara lain dengan utang ke Cina. Seperti yang terjadi di Srilanka, Cina dapat mengambil alih aset strategis negara peminjam yang gagal bayar. Praktik debt trap atau perangkap utang Cina dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Pentingnya Tindakan Segera dari KPK dan Prabowo

Bila KPK tidak cepat bergerak mengusut kasus ini, maka Presiden Prabowo Subianto dituntut untuk segera turun tangan. Kasus Whoosh akan menjadi pembuktian apakah Prabowo serius dalam menjalankan janjinya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Buni Yani, Peneliti Media, Budaya, dan Politik Asia Tenggara


Halaman:

Komentar