Dana Daerah Mengendap di Bank: Konflik DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan Pusat

Isu dana pemerintah daerah mengendap di bank kembali mencuat, melibatkan dua provinsi besar Indonesia: DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dua gubernur memberikan respons berbeda terhadap tudingan Kementerian Keuangan mengenai triliunan rupiah yang tidak terserap.

Respons Bertolak Belakang: Pengakuan vs Penyangkalan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui keberadaan dana Rp14,6 triliun di bank. Ia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk pembayaran proyek berjalan dan kewajiban akhir tahun. Menurutnya, hal ini wajar dalam mekanisme pencairan dan pelaporan keuangan daerah.

Sebaliknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah data Kemenkeu tentang dana mengendap Rp4,17 triliun. Ia menegaskan saldo kas daerah hanya Rp2,6 triliun tanpa deposito mengendap, dengan dana aktif berputar melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Penyebab Ketidaksinkronan Data Keuangan Daerah

Konflik ini bersumber dari perbedaan interpretasi data keuangan. Kemenkeu menggunakan data perbankan dari BI yang mencatat saldo akhir bulan, sementara pemerintah daerah melihat konteks penggunaan dana. Istilah "mengendap" versi pusat berbeda makna dengan "siap dicairkan" menurut daerah.

Koordinasi Fiskal Pusat-Daerah yang Bermasalah

Masalah koordinasi fiskal semakin kompleks dengan keterlambatan penyaluran transfer ke daerah. Pusat menuntut percepatan belanja, namun daerah baru bisa bergerak maksimal di kuartal akhir setelah dana turun. Siklus tahunan ini memperlihatkan kelemahan sistem pengelolaan keuangan publik.

Dampak Politik Terhadap Pengelolaan Keuangan

Faktor politik mempengaruhi respons kepala daerah. Tahun-tahun menjelang pemilu membuat kepala daerah lebih berhati-hati menanggapi tudingan. Pilihan sikap sering didasarkan pada kalkulasi politik dan citra publik daripada pertimbangan fiskal murni.

Solusi Transparansi untuk Masalah Dana Mengendap

Transparansi informasi menjadi kunci mengatasi masalah ini. Keterbukaan data rinci dan real-time dari Kemenkeu, BI, serta pemerintah daerah dapat menyatukan persepsi antara angka dan realitas. Reformasi prosedural dan penyederhanaan birokrasi juga diperlukan untuk memperbaiki sistem.

Kisah DKI Jakarta dan Jawa Barat mencerminkan masalah sistemik pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Perlu langkah konkret untuk menciptakan sistem fiskal yang transparan dan terkoordinasi antara pusat dan daerah.