Meski mengakui kemungkinan adanya daerah tertentu yang menempatkan dananya dalam deposito, Dedi Mulyadi mendesak pemerintah pusat untuk membuka data tersebut secara terang-benderang agar publik mengetahui fakta sebenarnya.
“Masalah ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.
Dedi juga menilai tudingan ini bisa merugikan daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan baik.
“Kalau semua dianggap sama, daerah yang sudah bekerja baik akan terdampak. Daya dukung fiskalnya bisa menurun dan mengganggu kinerja pembangunan,” jelas Gubernur Jawa Barat tersebut.
Pentingnya Keadilan dan Proporsionalitas
Mantan Bupati Purwakarta ini pun meminta Menkeu Purbaya bersikap adil dan proporsional. Ia mendorong agar data keuangan daerah dibuka ke publik untuk mencegah spekulasi liar.
“Lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum optimal membelanjakan APBD, atau yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Dengan begitu, daerah yang disiplin tetap dihormati,” kata Dedi Mulyadi menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Bogor, Lanjutkan Rintisan Kerja Sama Pendidikan dengan Inggris
Anggaran Rp 74 Triliun untuk Perbaikan Sumatera, Ketua Komisi V: Dana yang Ada Baru 52 Miliar
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Minta Maaf Usai Video Es Hunkue Viral
Hanif Dhakiri Absen dari Panggilan KPK, Jadwal Pemeriksaan Kasus RPTKA Ditunda