Meski mengakui kemungkinan adanya daerah tertentu yang menempatkan dananya dalam deposito, Dedi Mulyadi mendesak pemerintah pusat untuk membuka data tersebut secara terang-benderang agar publik mengetahui fakta sebenarnya.
“Masalah ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.
Dedi juga menilai tudingan ini bisa merugikan daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan baik.
“Kalau semua dianggap sama, daerah yang sudah bekerja baik akan terdampak. Daya dukung fiskalnya bisa menurun dan mengganggu kinerja pembangunan,” jelas Gubernur Jawa Barat tersebut.
Pentingnya Keadilan dan Proporsionalitas
Mantan Bupati Purwakarta ini pun meminta Menkeu Purbaya bersikap adil dan proporsional. Ia mendorong agar data keuangan daerah dibuka ke publik untuk mencegah spekulasi liar.
“Lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum optimal membelanjakan APBD, atau yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Dengan begitu, daerah yang disiplin tetap dihormati,” kata Dedi Mulyadi menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Kritik Bukan Ancaman, Ini Alasan Pemimpin Sejati Tak Perlu Takut
Prabowo Dihadapkan Tagihan Rp51,82 Triliun untuk Bangkitkan Sumatera Pasca-Bencana
Kudeta di Benin Gagal, Presiden Talon Tetap Berkuasa
Prabowo Tegur Keras Kepala Daerah yang Lari Saat Banjir Aceh