Meski mengakui kemungkinan adanya daerah tertentu yang menempatkan dananya dalam deposito, Dedi Mulyadi mendesak pemerintah pusat untuk membuka data tersebut secara terang-benderang agar publik mengetahui fakta sebenarnya.
“Masalah ini harus diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan opini seolah-olah semua daerah tidak mampu mengelola keuangannya,” ujarnya.
Dedi juga menilai tudingan ini bisa merugikan daerah yang sudah bekerja keras mengelola fiskal dengan baik.
“Kalau semua dianggap sama, daerah yang sudah bekerja baik akan terdampak. Daya dukung fiskalnya bisa menurun dan mengganggu kinerja pembangunan,” jelas Gubernur Jawa Barat tersebut.
Pentingnya Keadilan dan Proporsionalitas
Mantan Bupati Purwakarta ini pun meminta Menkeu Purbaya bersikap adil dan proporsional. Ia mendorong agar data keuangan daerah dibuka ke publik untuk mencegah spekulasi liar.
“Lebih baik umumkan saja daerah mana yang belum optimal membelanjakan APBD, atau yang menyimpannya dalam bentuk deposito. Dengan begitu, daerah yang disiplin tetap dihormati,” kata Dedi Mulyadi menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Prabowo Guncang Sistem Keuangan Indonesia: Apa yang Akan Berubah?
Terobosan TAWARAN TINBERGEN RULE: Rahasia Atasi LBP Kronis Tanpa Operasi?
Misteri Syekh Abu Ammuna: Otak Singa di Balik Serangan 7 Oktober yang Menggemparkan
AQUA Ternyata dari Sumur Bor, Bukan Pegunungan? Netizen: Ini Pembohongan Publik!