Gubernur Jabar Tantang Menkeu Buka Data APBD di Deposito

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membeberkan data daerah mana saja yang disebut menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito bank.

Tantangan ini dilontarkan Dedi Mulyadi menanggapi pernyataan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dalam rapat itu, Menkeu menyebut ada 15 pemerintah daerah yang menyimpan dana besar di bank, termasuk DKI Jakarta Rp 14,68 triliun, Jawa Timur Rp 6,8 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya — daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya.

Gubernur Jabar ini menegaskan bahwa tudingan seluruh daerah menahan belanja dan menyimpan dana di bank adalah tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa banyak daerah justru berupaya mempercepat realisasi anggaran agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

“Di antara banyaknya kabupaten, kota, dan provinsi, tentu ada yang mengelola keuangannya dengan baik, dan ada pula yang belum optimal. Tapi jangan digeneralisasi,” tegasnya.

Desakan Transparansi Data Keuangan Daerah